7 Tahun Kukuh Tak Berizin, Warga Minta Dirobohkan. DPRD Sebut Ada Pembiaran

share on:
Wakil Ketua DPRD Bontang, Faisal Bersama Komisi III DPRD Tinjau Kondisi Tower BTS Yang Berada kampung Mandar, Jalan Kapal Layar 5, Gang Hidayatul Mustopa, RT 20, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara.

BONTANG.- Komisi III DPRD Bontang langsung melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) menyusul adanya ancaman dari warga yang berniat merobohkan tower menara telkomunikasi yang berada di kampung Mandar, Jalan Kapal Layar 5, Gang Hidayatul Mustopa, RT 20, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara.


Pantauan dilapangan, Senin (6/8) pagi, keberadaan tower BTS tersebut tidak memiliki kekuatan sebagai penahan tower, karena hanya berdiri diatas tanah, tanpa dilengkapi pondasi yang masuk ke dalam dasar tanah, tapi hanya ditempelkan menggunakan pasak yang ditancap ke dalam tanah.


Diketahui tower tersebut milik PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) yang didirikan sejak 2011 silam. Namun seiring perjalanannya yang sudah kurang lebih 7 tahun berdiri kukuh, sang propider disinyalir tak kunjung melakukan perawatan dan mengurus perizinannya. Baik Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Warga yang kesal karena selain keberadaan tower disinyalir ilegal, kondisi tower juga sudah sangat tidak aman, dan berpotensi mengancam keselamatan warga. "Apalagi konstruksi menara juga sudah tidak layak, selain sudah berkarat, posisi tower juga mulai mengalami kemiringan," kata Tri, warga yang tingal didekat menara.


Tidak hanya itu, warga lain juga merasa heran dengan sikap pemerintah yang telah melakukan pembiaran. Terlebih sejumlah keluhan yang telah dilayangkan warga kepada sang propider urung ditanggapi.


Warga bahkan mengaku sang propider selalu berkilah jika kontruksi bangunan tower sangat aman dan keberadaan tower tidak akan menimbulkan radiasi. “Kami tidak pernah mengeluarkan rekomendasi persetujuan pembangunan. Propider memanipulasi tanda tangan warga dari daftar hadir, seolah-olah warga telah setuju untuk pembangunan tower ini," tambah Irwan, ketua RT 33 Kelurahan Loktuan.


"Yang lebih mengherankan lagi, sudah tidak ada izinnya sejak didirikan tapi pemerintah selalu memberikan kemudahan. Warung-warung dipinggir jalan aja wajib memiliki izin," tegas Irwan.


Menanggapi keluhan warga, Wakil Ketua DPRD Bontang, Faisal yang turut hadir dalam sidak tersebut menilai, apa yang dikeluhkan warga yang tinggal disekitar tower tersebut sangat wajar. "Seperti yang kita lihat bersama bahwa konstruksi bangunan sudah miring dan tak terurus, tali sling penampang tower juga sudah kendor semua. Ini harus jadi perhatian khusus DPRD," kata ketua Fraksi NasDem di DPRD ini


Semetara Wakil Ketua Komisi III Suhud Haryanto menegaskan bahwa sidak dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil rapat sebelumnya yang dilakukan antara pemerintah, perusahaan, dan warga pada April 2018 lalu.


"Pada rapat tersebut, pihak perusahaan berjanji akan memindahkan tower dalam kurun waktu 15 hari, tetapi tidak dilakukan. Maka kami meminta Dinas Perizinan segera mengeluarkan surat teguran 2 dan 3 kepada PT Dayamitra Telekomunikasi sebelum tanggal 15 Agustus ini, jangan dibiarkan," kata Suhud.


Hal seruapa diutarakan anggota Komisi III M Dahnial, ia meminta ada pertemuan antara perusahaan dan seluruh pihak terkait dapat kembali dilakukan dalam waktu dekat untuk menyelesaikan persoalan ini. "Sekaligus Dinas Perizinan dapat memberikan laporan detail terkait perubahan yang terjadi pada tower ini," tegas Dahniel


Diketahui tower berfrekuensi 900 MHz milik PT Mitratel tidak memiliki izin lantaran awal pembangunannya bersifat sementara, yakni enam bulan. Namun fakta di lapangan menunjukkan jika tower telah berdiri sejak 7 tahun lalu.

Reporter - Sena


share on: