ALKAB Ancam Turun Demo Jilid III Jika Perusahaan Di PLTU Terus Membandel

share on:
Masyarakat yang Tergabung Dalam Aliansi Kaltim Bersatu (ALKAB)

UPDATE,BONTANG,- Aliansi Kaltim Bersatu (ALKAB) mengancam akan melakukan aksi demo jilid III jika tuntutannya tidak juga bisa dipenuhi oleh pihak perusahaan yang beraktivitas di Proyek PLTU Teluk Kadere, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan , Kalimantan Timur.


“Kalau lima poin tuntutan kita tidak diakomodir oleh perusahaan maka tidak ada kata lain tetap kita akan turun demo jilid III  dengan jumlah massa yang banyak. Karena sangat ironis sekali ketika ada mega proyek di PLTU namun tidak bisa memberikan multi efek kepada masyarakat Bontang,” kata Sekjen ALKAB, Herman Saribanong usai rapat pertemuan dengan pihak perusahaan di Kantor Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja (DPMTK-PTSP) Bontang, Rabu (29/8).


Namun sebelum menggelar aksi jilid III pihaknya lebih dulu menunggu hasil koordinasi antara antara DPMTK-PTSP Bontang, Disnakertrans Provinsi Kaltim dengan beberapa perusahaan terkait.


“Kita masih menantikan hasil koordinasi antara pihak Disnaker dengan perusahaan yang akan dilakukan pada Senin 03 September 2018 besok, apakah perusahaan bersedia menjalankan hasil kesepakatan bersama atau tidak. Terutama kepada PT WIKA yang banyak mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah,” terang Herman.


Hal serupa ditambahkan Ketua ALKAB, Heru Nataguna. Ia menilai sejumlah perusahaan yang ada di PLTU tidak menjalankan hasil kesepakatan bersama. salah satunya pembatasan tenaga kerja dari luar daerah.Namun kenyataan di lapangan tenaga kerja dari luar terus dimasukkan oleh perusahaan.


“Saya merasa kecewa dengan beberapa perusahaan di PLTU yang tidak menjalankan hasil kesepakatan bersama,” tutur Heru Nata Guna.


Diketahui pada tanggal 01 Agustus lalu, pihak perusahan telah menandatangani 5 poin perjanjian kesepakatan dengan ALKAB yang disaksikan oleh Walikota Bontang, Neni Moerniaeni.


Beberapa poin tersebut meliputi, tenaga kerja Asing yang unskill dan dokumen belum lengkap harus dipulangkan. Kedua Kebutuhan tenaga kerja harus disampaikan secara transparan ke Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Bontang.

 

Berikutnya, perusahaan wajib memberdayakan tenaga kerja lokal Bontang, baik non skill maupun tenaga ahli, Sistem pengupahan hasus sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku. Dan terakhir baik ALKAB maupun masyarakat dibolehkan memantau, namun ALKAB tidak diperbolehkan ikut campur proses rekrutmen tenaga kerja. (*)

Wartawan : Sena


share on: