Antonio Guterres Serukan Negara Anggota PBB Supaya Mencegah Korupsi

share on:
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres (un.org)

UPDATE.NEW YORK,- Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres menyeruhkan kepada pemimpin Negara-Negara anggota supaya menemukan cara dalam memerangi korupsi.

 

Hal ini menyusul belakangan rakyat di seluruh dunia terus menyampaikan kemarahan mengenai korupsi oleh pemimpin mereka, dan betapa dalamnya korupsi tertanam di dalam masyarakat.

 

Ia menilai rakyat dengan tegas menyeru partai politik bekerjasama dengan transparan dan tanggung-jawab, atau memberi jalan buat mereka yang mau.

 

"Saya menyeru semua pemimpin di mana saja untuk mendengarkan, memelihara budaya integritas dan memberdayakan warga untuk melakukan bagian mereka di tingkat masyarakat madani,” kata Guterres, kepada Dewan Keamanan PBB, Senin (10/9).
 

Lanjut dia, “Kita semua harus berbuat lebih banyak untuk memerangi korupsi, memperkuat pemerintahan dan membangun lembaga yang dapat dipercaya yang dapat menjamin kejujuran dan pemajuan buat semua," imbuhnya.
 

Menurutnya Negara anggota PBB harus berada di garis depan dalam memerangi korupsi. Terutama membangun komisi anti-korupsi nasional sebagai upaya penegakan hukum.


Selain itu kata dia, semua pemerintah juga dapat meningkatkan upaya anti-korupsi dengan menjamin lembaga kehakiman yang mandiri, masyarakat sipil yang bersemangat dan perlindungan yang efektif buat pengungkap keterangan.


"Masyarakat internasional dapat melengkapi upaya itu dengan bekerja lebih efektif melawan pencucian uang, penghindar pajak dan aliran uang secara diam-diam yang telah melucuti sumber daya yang sangat diperlukan di banyak negara dan memberi banyak kesempatan kepada koruptor," kata pemimpin PBB itu.


Ia menilai korupsi dapat menjadi pemicu konflik. Korupsi mengendalikan dan merajalela dengan hancurnya lembaga politik dan sosial. Lembaga itu tak pernah lebih marak dalam krisis dibandingkan pada masa konflik
 

"Saat konflik berkecamuk, korupsi merajalela. Dan sekalipun konflik dapat dikendalikan, korupsi dapat menghambat pemulihan." tutur Guterres.


Korupsi berkaitan dengan banyak bentuk ketidakstabilan dan kerusuhan, seperti penyelundupan senjata, narkotika dan manusia.
 

“Hubungan antara korupsi dan terorisme dan ekstremisme telah berulang kali diakui oleh Dewan Keamanan dan Sidang Majelis Umum. Aset yang dicuri melalui korupsi dapat digunakan untuk mendanai kejahatan lebih lanjut, termasuk ekstremis yang melibatkan kekerasan dan aksi teror, kata Guterres.


Survei mengenai korupsi secara luas yang dilakukan oleh Kantor PBB Urusan Narkotika dan Kejahatan mendapati bahwa suap para pejabat masyarakat sangat tinggi di daerah yang dipengaruhi konflik.
 

“Dalam kondisi konflik, pemegang saham seperti komisi anti-korupsi, masyarakat sipil dan media mungkin jadi lemah atau terhalang dalam pekerjaan dasar mereka,”pungkasnya.
 

Guterres menilai konsekuensi korupsi pada masa konflik dapat menghancurkan, sebab korupsi dapat mempengaruhi kebutuhan paling dasar dan menambah parah kelaparan serta kemiskinan.

 

Ia melanjutkan, Forum Ekonomi Dunia memperkirakan kerugian akibat korupsi paling sedikit 2,6 triliun dolar AS, atau lima persen dari produk domestik bruto global. Dan menurut Bank Dunia, usaha serta perorangan membayar lebih dari satu triliun dolar untuk suap setiap tahun.
 

“Korupsi masih ada di semua negara, kaya dan miskin, Utara dan Selatan, maju dan berkembang, kata Guterres. (*)

Sumber : Antaranews


share on: