Badak LNG Bantah Rendahkan Tenaga Kerja Lokal

share on:
Kantor Utama Badak LNG Bontang, Kalimantan Timur

UPDATE BONTANG,- Pasca disorot DPRD dan Pemkot Bontang, Badak LNG akhirnya mengklarifikasi pernyataan salah seorang perwakilan perusahaan yang dianggap telah merendahkan tenaga kerja lokal.

Senior Manager Corporate Communication Departemen Badak LNG, Busori mengatakan, konteks yang disampaikan perwakilan perusahaan saat itu, tidak seperti maksud sebenarnya. Melainkan lebih mengarah kepada tantangan ke depan.

"Mungkin angel penyampaian dari staf kami yang salah. Namun bukan seperti itu maksudnya. Jadi kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada penduduk Bontang," ucap Busori kepada awak media, Senin (1/7).

Senior Manager HRD Badak LNG, Nasrul Syahruddin juga mengaku tersinggung saat membaca isu yang berkembang belakangan ini. Namun putra asli Bontang itu tegas membantah jika maksud tersebut niatnya merendahkan kualitas SDM lokal.

Hanya saja perusahaan Badak LNG memiliki standar tertentu saat rekrutmen. Sehingga dalam perjalanannya, tenaga kerja lokal seringkali gagal saat mengikuti tes.

"Ini justru menjadi tantangan kita semua untuk bersinergi menyiapkan SDM handal sehingga mampu bersaing dengan SDM dari luar," terangnya.

Ia menyebut, kedepan Badak LNG bersama Disnaker akan menyusun pola dan program. Baik dalam bentuk pelatihan, sertifikasi, pemagangan, maupun penempatan kerja.

Namun regulasi 75 persen yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 10 tahun 2018 tentang rekrutmen tenaga kerja tidak serta-merta harus dipenuhi. "Tergantung kebutuhan," lanjut dia.

Apalagi sekarang ini warga lokal angkatan milenial yang telah bekerja di Badak LNG telah mencapai sekitar 30 persen. Artinya peluang putera-putri Bontang untuk bekerja di Badak LNG selalu terbuka lebar.

Sebelumnya, isu tersebut sempat merebak di berbagai media lantaran pernyataan dari perwakilan Badak LNG menyebut tenaga kerja lokal minim terserap di Badak LNG lantaran kurang mampu bersaing dengan SDM dari luar. Hal itu disampaikan dalam RDP bersama Komisi I DPRD Bontang.

Pernyataan tersebut lantas mengundang tanya bagi anggota legislatif dan menilai pernyataan tersebut merendahkan kualitas tenaga kerja Bontang. Padahal, Indeks pembangunan manusia (IPM) Bontang selalu bercokol di urutan satu atau dua di Kaltim. Selain itu, skor IPM Bontang juga diatas rata-rata dalam skala nasional, yakni di angka 70, 81 pada 2018. (*/Rus)


share on: