Basri Rase : Kembalikan Fungsi Pengawasan Ke Pangkuan Bunda!

share on:
osialisasi Penerapan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 tahun 2018 tentang tata cara penggunaan TKA, serta Perda Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2009, di Ballroom Hotel Bintang Sintuk, Kamis (13/9)

UPDATE.BONTANG,- Wakil Walikota Bontang Basri Rase menekankan seluruh perusahaan yang ada di Bontang supaya mempedomani Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2009 dalam perekrutan tenaga kerja.


Hal ini menyusul sejumlah perusahaan di Proyek PLTU Bontang Lestari disinyalir belum sepenuhnya mentaati peraturan yang berlaku di Bontang. Menurutnya Perda Nomor 1 Tahun 2009 merupakan acuan dan regulasi untuk mengakomodir pemberdayaan tenaga kerja di Bontang.

 

“Semua perusahaan yang masuk ke Bontang wajib hukumnya mengutamakan tenaga kerja lokal sesuai kemampuan atau skil yang dibutuhkan,” kata Basri saat membuka Sosialisasi Penerapan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 tahun 2018 tentang tata cara penggunaan TKA, serta Perda Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2009, di Ballroom Hotel Bintang Sintuk, Kamis (13/9).

 

Selain itu Basri juga menekan pemerintah pusat supaya lebih jeli jika ada perusahaan asing yang masuk dan mengikut sertakan Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

 

“Kami tidak menolak masuk investasi dari manapun tapi yang kami tolak adalah tenaga kerja dari luar itu justru lebih besar daripada tenaga kerja lokal. Sedangkan Bontang sendiri memiliki tenaga kerja dengan skil yang mumpuni,” tuturnya.

 

Selain itu Basri juga meminta agar kewenangan fungsi pengawasan terhadap perusahaan dikembalikan ke daerah. Basri menganggap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 justru menjadi batu sandungan bagi pemerintah daerah dalam memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar aturan.

 

“Kita lihat sekarang yang ribut itu daerah, yang mempersoalkan itu daerah, bukan Provinsi. Ini dalam rangka efektivitas pengawasan terhadap perusahaan di daerah,” pungkasnya.

 

Menanggapi hal itu, Konsultan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Binapenta,  Kementerian Ketenagakerjaan RI Hadi Saputro dengan tegas meminta perusahaan supaya tetap mendahulukan tenaga kerja lokal saat rekrutmen.

 

“Utamakanlah tenaga kerja lokal dulu, apabila jabatan yang dibutuhkan tidak bisa diisi oleh lokal baru dipersilakan dibuka untuk tenaga kerja luar daerah ataupun Tenaga Kerja Asing,” tegas Hadi Saputro didampingi Dahla Pasaribu, selaku Pembina Utama Madya Iswara Ditjen Keimigrasian Kemenkumham RI. (*)

Reporter - Sena


share on: