Belum Kantongi AMDAL, PT EUP Sudah Pasang 80 Titik Tiang Pancang. Nursalam: Dimana Wibawa Pemerintah

share on:
Ketua DPRD Bontang, Nursalam

UPDATE BONTANG,- Proyek pembangunan Pabrik Crude Palm Oil (CPO) yang sedang dikerjakan PT Energi Unggul Persada (EUP) di Kelurahan Bontang Lestari, Kalimantan Timur terpaksa distop sementara.

Penyebabnya, PT EUP disinyalir belum mengantongi izin, baik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Izin Lokasi, Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin), maupun izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Ini pelecehan terhadap daerah, sudah ada 80 tiang pancang didirikan tetapi belum mengantongi izin. Dimana wibawa pemerintah,” kata Ketua DPRD Bontang Nursalam.

Dikatakan Nursalam, Desakan DPRD kepada pemerintah untuk menyetop sementara aktivitas PT EUP terpaksa ditempuh semata karena ingin membantu menegakkan wibawa pemerintah. Sebab, keberadaan perusahaan kedepan bakal ada dampak. Misal dampak lingkungan dan sosial.

"Rekomendasi penghentian aktivitas proyek PT EUP bukan untuk selamanya, melainkan hanya sementara. Sampai benar-benar melengkapi izin-izin yang diperlukan," lanjutnya.

Nursalam menegaskan, tak sepantasnya Pemkot Bontang bersikap lembek terhadap PT EUP. Lantaran perusahaan yang beroperasi di Kampung Segendis itu telah melanggar banyak regulasi. Pelanggaran ini itu tak ubahnya merendahkan dan tak menghargai Bontang.

Nursalam mengambil contoh proyek pembangunan PLN di Kelurahaan Kanaan yang aktivitas pembangunannya juga di stop sementara oleh pemerintah lantara belum memiliki izin. Saat itu, Pemerintah secara tegas meminta DPRD agar pembangunan Proyek PLN di Kelurahan Kanaan dihentikan karena belum mengantongi izin.

"Kalau sekarang kita tidak tegas kan aneh. Nanti dibilang DPRD tembang pilih," lanjutnya.

Sejauh ini PT EUP baru mengantongi izin lingkungan dari OSS. Namun izin tersebut bisa berlaku sepanjang perusahaan berkomitmen terhadap daerah dalam mengurus perizinan lainnya.

"Penghentian bukan karena alergi terhadap investasi, tetapi hargai aturan Perda yang berlaku,” tegas Nursalam.

Menanggapi desakan tersebut, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni meminta semua pihak membantu PT Energi Unggul Persada (EUP) untuk mempercepat proses perizinan.

"Bukan dihentikan, tapi diminta selesaikan perizinan sesuai prosedur yang ada," ujar Neni.

Neni menilai, menghentikan kegiatan PT EUP agaknya bukan langkah bijak. Sebab menarik minat investor bukan perkara mudah. Belum lagi keuntungan bakal dituai jika ada investor menanamkan modalnya di Bontang, seperti potensi pajak daerah, dan terbukanya lapangan kerja.

"Sayang lah kalau investasi dihentikan. Jangan karena ada masalah dikit, terus diberhentikan. Kalau mereka ada kesulitan, kita bantu, apa nih masalahnya," terang Neni.

Meski demikian, Neni tetap meminta supaya seyogyanya kehadiran investor di Bontang dibarengi kesadaran mentaati regulasi yang berlaku.


share on: