COP Nilai Hukuman Pembunuh Orangutan Terlalu Ringan 

share on:
Foto Ilustrasi Orangutan yang Habitatnya Terancam di Tanah Borneo

SAMARINDA,- Memasuki awal tahun  2018, jajaran kepolisian berhasil mengungkap dua kasus pembunuhan orangutan di Tanah Borneo, sebutan Pulau Kalimantan.


Pertama ialah orangutan tampa kepala yang ditemukan di Jembatan Kalahien, Barito Selatan, Kalimantan Tengah pada 30 Januari 2018 lalu.


Dalam kasus ini, Kepolisian Resort Barito Selatan, Kalteng menetapkan dua tersangka, yakni Muliyadi bin Landes dan Tamorang bin Ribin.


Setelah beberapa kali melewati persidangan di Pengadilan Negeri Buntok. Kedua terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup pada 14 Mei 2018.


Keduanya kemudian dijatuhi pidana 6 bulan penjara serta denda sebesar Rp 500.000,- subsider 1 bulan. Hal tersebut tertera pada Nomor Perkara 26/Pid.B/LH/2018/PN BNT dan 27/Pid.B/LH/2018/PN BNT.


Kasus kedua terjadi di Desa Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur juga masih pada awal tahun 2018.


Peristiwa yang menggemparkan Dunia Internasional iti kenang dengan sebutan "130 peluruh pada tubuh Kaluhara II". 


Kasus ini melibatkan 4 tersangka. Mereka adalah Andi bin Hambali, Rustan bin Nasir, Muis bin Cembun dan nasir bin Sakka. 


Keempatnya menjalani proses pemeriksaan selama 70 hari serta 9 kali persidangan. Hingga akhirnya Pengadilan Negeri Sangatta memutuskan bahwa keempat tersangka dinyatakan bersalah pada Selasa 3 Juli 2018. 


Anwhnya para terdakwa hanya dijatuhi hukuman pidana 7 bulan penjara serta denda sebesar Rp 50.000.000, subsider 2 bulan. 


Putusan tersebut tertera dalam Nomor Perkara : 130/Pid.B/LH/2018/PN Sgt dan 131/Pid.B/LH/2018/PSgt.


Terungkapnya dua kasus tersebut membuat Manager Perlindungan Habitat Centre for Orangutan Protection (COP), "Ramadhani mengucapkan terimakasih atas kerja cepat pihak Kepolisian dalam mengusut tuntas kasus pembuhan orangutan," tutur Ramadhani melalui rilis yang diterima redaksi updateindonesia.com, Kamis (12/7/2018).


Namun menurutnya,  yang menjadi catatan tersendiri adalah putusan pengadilan kepada para tersangka yang sangat ringan, sehingga menimbulkan kekhawatiran tidak adanya efek jera kepada para pelaku dan juga masyarakat. 


Selain itu, Ramadhani juga menilai Hakim tidak mempertimbangkan efek kerugian dari nilai upaya pelestarian orangutan di Taman Nasional Kutai.


“Semestinya UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dipandang sebagai Undang-Undang yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan konservasi di Indonesia.”, Terang Ramadhani. (*)

Reporter - Sena | Sumber - COP


share on: