Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Asing Dinilai Rendah

share on:

UPDATE.BONTANG,- Rendahnya daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia terhadap Asing (TKA) diakui pemerintah pusat turut menghambat memberdayakan tenaga kerja Indonesia di berbagai sektor.

 

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan RI menyebutkan Indonesia menempati peringkat ke 72 dari 190 Negara Asia. Bahkan berada dibawah negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Singapura yang menempati peringkat dua dunia.

 

Meningkatkan daya saing melalui empat aspek, meliputi deregulasi dan debirokrasi, menyederhanakan prosedur, mempermudah pelayanan melalui sistem online, memastikan dan memfasilitasi kapasitas berusaha menjadi latar belakang diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing di dalam negeri.

 

“Keempat poin tersebut menjadi landasan terbitnya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 yang diharapkan mampu mengejar ketertinggalan daya saing tenaga kerja Indonesia dengan negara-negara lain,” kata konsultan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Binapenta,  Kementerian Ketenagakerjaan RI Hadi saputro saat menghadiri Sosialisasi Penerapan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 tahun 2018 tentang tata cara penggunaan TKA, serta Perda Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2009, di Ballroom Hotel Bintang Sintuk, Kamis (13/9).

 

Ia tidak menampik jika Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja pada proyek-proyek strategis kerap jadi sorotan publik, begitu pula sebaliknya, sorotan serupa juga dialami TKI di luar negeri.

 

“Sorotan terhadap TKA terjadi karena ada perbedaan budaya, bahkan Korea sempat meminta sholat dibatasi hanya 2 menit karena bagi mereka waktu adalah uang,” pungkasnya.

 

Disamping itu ia tidak memungkiri bahwa masuknya TKA ke Indonesia dibarengi dengan terbukannya iklim investasi. Alasannya para investor memakai TKA karena ingin mendapatkan kepercayaan. Tentunya TKA yang diizinkan memenuhi standar kualifikasi dan posisi jabatan tertentu.

 

“Begitu investasi di buka maka otomatis kita harus siap kedatangan tenaga kerja asing. Tidak hanya di Indonesia tetapi di negara lain juga seperti itu, karena para investor menginginkan pekerjaannya sukses. Dan mereka juga akan dikenakan penalti jika tidak proyeknya tidak selesai tepat waktu,” ujarnya.

 

Soal adanya dugaan pelanggaran dokumen terhadap TKA di berbagai daerah, ia menyebut setiap daerah telah membentuk tim pemantau orang asing (Tim Pora) yang berada dibawah komando Kementerian Imigrasi.

 

“Apabila ada TKA yang melanggar aturan atau ketentuan yang berlaku maka kewenangan ada pada Tim Pora untuk melakukan pengawasan dan penindakan,” tandasnya. (*)

Reporter - Sena


share on: