Dinilai Tak Taat Aturan, Sub Kontraktor PLTU Teluk Kadere Diberi Tenggang Waktu 5 hari

share on:
Wakil Walikota Bontang, Basri Rase memimpin rapat Pertemuan antara Pimpinan Sub Kontrkator PLTU Teluk Kedere dengan ALKAB, di Kantor DPMTK-PTSP, Rabu (29/8)

UPDATE,BONTANG,- Pemerintah Kota Bontang memberikan waktu 5 hari kepada seluruh perusahaan yang beroperasi pada proyek pembangunan PLTU di Teluk Kadere, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan untuk segera menyerahkan data tenaga kerja perusahaan ke Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTK-PTSP) Bontang.


Hal ini menyusul sejumlah perusahaan dinilai telah melanggar perjanjian perekrutan tenaga kerja yang telah disepakati pada 15 Agustus 2018, yang berbuntut timbulnya gejolak di masyarakat, terutama masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Kaltim Bersatu (ALKAB) yang menginginkan sistem perekrutan mengutamakan tenaga kerja lokal.


“Saya meminta perusahaan, terkhusus kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja organik (berasal dari luar daerah) untuk segera melaporkan data tenaga kerjanya ke DPMTK-PTSP selambat-lambatnya hari Senin (03/9),  Setelah itu pemerintah Bontang akan mengambil langkah tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegas Wakil Walikota Bontang, Basri Rase saat memimpin rapat pertemuaan antara perwakilan perusahaan dengan Pemkot Bontang yang dimotori ALKAB, di Kantor DPMTK-PTSP, Rabu (29/8) siang.


Dalam pertemuan tersebut, Basri Rase mengaku kaget dengan adanya sistem perekrutan tenaga kerja yang tidak melalui DPMTK-PTSP Bontang. Orang nomor dua Kota Bontang itu bahkan sempat geram dengan sikap perusahaan yang tidak punya niat baik menghargai peraturan daerah yang berlaku.


“Ketika perusahaan tidak segera melaporkan pada hari senin besok, maka saya akan rapat dengan Forkopimda  dan timpora dan unsur lainnya untuk menindak tegas perusahaan yang tidak mau taat aturan,” tungkas wawali.


Sementara itu, Kasi Pengawasan Norma Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kaltim, Sri Mulyani, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menegaskan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan Sidak dan memeriksa slip gaji setiap karyawan yang bekerja pada proyek tersebut, guna memastikan sistem pengupahan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.


“Sidak akan kami lakukan secepatnya sesuai permintaan Pemkot Bontang, kalau perlu Senin ini sudah mulai. Namun semua harus dilaporkan ke pimpinan kami karena kami harus mengumpulkan data-data perusahaan, mulai slip gaji karyawan, termasuk apakah perusahaan sudah melaksanakan program JHT, JKK dan sebagainya,” ujar Sri Mulyani.


Disamping itu, Sri Mulyani juga menekankan kepada semua manajemen perusahaan di PLTU Teluk Kadere agar segera melaporkan semua tenaga kerja, baik tenaga kerja lokal maupun tenaga organik ke Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP Kota Bontang.


“Kami menekankan kepada manajemen perusahaan melakukan rekrutmen sesuai perundang-undangan No 13 tahun 2003, semua tenaga kerja yang direkrut baik lakol maupun dari luar daerah harus melaporkan ke Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP Bontang supaya  terjadi transparansi sesuai dengan keinginan baik Pemerintah Kota Bontang manapun Disnakertrans Provinsi Kaltim,” tandasnya (*)

Reporter - Sena


share on: