Gugatan Ditolak, Prabowo Minta Pendukungnya Tetap Tenang

share on:
Pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto - Sandiaga Uno

UPDATE INDONESIA,- Berakhir sudah kisruh sengketa hasil Pilpres 2019. Menyusul calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto -Sandiaga Uno merespons bunyi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh gugatannya di Pilpres 2019.

Prabowo mengatakan pihaknya menerima dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK), meskipun putusan tersebut sangat mengecewakan.

"Kami Prabowo-Sandi secara total ikhlas menerima putusan MK. Kami patuh dan ikuti jalur konstitusi yaitu UUD 1945 dan sistem perundang-undangan yang berlaku," beber Prabowo di kediamannya, Kamis (27/6) malam.

Prabowo mengatakan akan berkonsultasi dengan tim kuasa hukumnya untuk meminta saran dan pendapat, apakan masih ada langkah konstitusional yang bisa ditempuh

Disamping itu Prabowo juga akan segera mengundang para petinggi partai koalisi 'Indonesia Adil Makmur' untuk bermusyawarah terkait langka kedepan.

Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung, relawan, Koalisi Adil Makmur, TNI, Polri, Emak-emak, dan seluruh elemen yang mendukungnya di Pilpres 2019.

"Saya minta pendukung Prabowo-Sandi supaya tidak berkecil hati. Tetap tegar, tetap tenang mewujudkan kedamaian dan setiap pada konstitusi, yaitu UUD 1945," pintanya.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi memutus menolak seluruh permohonan PHPU Pilpres 2019 yang diajukan tim hukum pasangan calon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Majelis hakim konstitusi yang diketuai Anwar Usman menyatakan berdasar Rapat Permusyawaratan Hakim menyimpulkan pokok permohonan Prabowo-Sandi tidak beralasan menurut hukum.

"Amar putusan mengadili menyatakan dalam eksepsi menolak eksepsi pemohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," demikian putusan MK yang dibacakan Anwar dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6).

MK menolak seluruh dalil yang diajukan kubu Prabowo, mulai dari laporan kejanggalan dana kampanye Jokowi, status Ma'ruf Amin di BUMN, dugaan mengenai politik uang, dan juga mengenai daftar pemilih tetap (DPT) yang dituding banyak kejanggalan. *


share on: