Harga Anjlok, Petani Sawit Curhat Ke Pemprov Kaltim

share on:

UPDATE.SAMARINDA,- Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani non plasma semakin terhimpit. Kondisi diperburuk karena pedagang pengumpul tak lagi mau membeli buah sawit petani karena alasan jatah pengiriman ke pabrik sangat terbatas. Buntutnya puluhan petani merasa merugi akibat daya beli sawit yang semakin menurun.

 

Salah satu petani sawit asal Kabupaten Paser, Kalimantan Timur mengaku harga jual sawit saat ini tak sebanding dengan ongkos produksinya. Belum lagi keengganan perusahaan pemilik pabrik membeli hasil sawit petani karena mereka masih terikat kerja sama dengan perusahaan seperti PTPN XIII. Sementara PTPN sendiri sudah tidak memiliki kemampuan keuangan untuk membeli sawit para petani.

 

“Harga beli dari perusahaan pemegang SPK tidak lebih dari Rp700 per kilogram. Sementara biaya produksi dari pengelolaan kebun sawit sampai pengangkutan hasil produksi sudah mencapai Rp 600 per kilogram. Kalau harga belinya hanya Rp 500 per kilogram, kami malah nombok, jadi pilihannya hasil sawit kami dibiarkan membusuk,"lanjut Fitri didampingi mantan Bupati Paser, Ridwan Suwidi saat bertemu langsung dengan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi beberapa waktu lalu.

 

Fitri menjelaskan kondisi yang terjadi di lapangan sangat bertentangan dengan Permentan No 01/Permentan/KB.120/1/2018, dimana harga beli sawit terendah seharusnya tidak kurang dari Rp 1.200 per kilogram.

 

Namun faktanya, perusahaan pemilik pabrik hanya membeli seharga Rp 900 per kilogram. Sementara perusahaan pemilik SPK membeli seharga Rp 700 atau Rp 600 per kilogram.

 

Menanggapi beragam tuntutan dari petani, Wakil Gubernur Kaltim, Hadi memastikan pemerintah akan bersama-sama petani turun tangan dalam mengatasi persoalan yang dihadapi para petani sawit.

 

"Secara umum saya memahami masalah petani. Saya mengerti, saya berempati dengan petani. Bismillah, kita akan berjuang bersama-sama," ucap Hadi memberi semangat.

 

Hanya saja lanjut Hadi, tindak lanjut untuk mengatasi berbagai hal tersebut tidak mungkin hanya diberikan dalam bentuk selembar surat, sebab hal yang sama sudah dilakukan jajaran Pemkab Paser dengan dukungan Polres setempat, tapi tak juga membuahkan hasil.

 

"Kita harus menemukan cara terbaik untuk mengatasi persoalan ini. Kalau ketegasan hanya berupa surat, saya khawatir kasusnya akan sama. Oleh karena itu kita harus memikirkan cara terbaik untuk itu," bebernya.

 

Dalam waktu segera Hadi berjanji akan memanggil instansi teknis terkait, berkoordinasi dengan Pemkab Paser, termasuk memanggil sejumlah perusahaan perkebunan yang terbukti melanggar ketentuan hingga memonopoli pembelian sawit petani. (*)

Sumber-kaltimprov.go.id


share on: