Hina Jokowi Di Facebook Bursa Barang Bontang, Repnas Laporkan SH Ke Polisi

share on:
Anggota Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Kota Bontang.

UPDATE.BONTANG - Ungkapan "mulut mu harimau mu" di era media sosial saat ini sama halnya dengan "jari mu harimau mu", jika tidak berhati - hati maka penjara menanti. 

Diduga menghina Presiden RI Joko Widodo yang juga Calon Presiden periode 2019 - 2024  nomor urut 1, SH harus menerima ancaman hukum atas laporan yang diajukan  Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Kota Bontang.

Repnas Kota Bontang mengajukan laporan ke Polres Bontang, Rabu (3/4/2019) setelah melihat postingan akun Facebook berinisial SH ke laman Bursa Barang Bontang (BBB) yang dianggap melanggar UU ITE pasal 27 Nomor 11 Tahun 2018, ayat 3 tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dalam pasal tersebut dijelaskan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dapat diperkarakan.

Muhammad Sahib, Anggota Repnas yang memberi berkas laporan ke Polres Bontang menegaskan permasalah ini bukan sekedar penghinaan terhadap Calon Presiden saja tapi kepada Presiden Republik Indonesia.

"Ini bukan main - main, Presiden kita dihina. Pak Jokowi itu Presiden loh...sebagai warga Negara tidak boleh mengolok - olok gitu. Bukan cuma semata - mata karena kami pendukung beliau ya," tegasnya.

Anggota Repnas lainnya, Frans Mika menambahkan postingan berjenis gambar disertai tulisan mengejek itu melanggar Pasal 27 Ayat 3 juncto Pasal 45 Ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman empat tahun penjara.

"Bukti screenshoot sudah kita print dan diserahkan ke polisi. Biar cepat diproses," papar Frans saat ditemui tim redaksi updateindonesia.com.

Frans meminta semua pihak, khususnya warga Bontang agar lebih berhati - hati menggunakan media sosial yang kontennya bersifat penghinaan atau pencemaran nama baik, apa lagi di tahun politik saat ini.

"Aksi seperti ini harus segera kita redam kalau tidak bisa berbahaya, shock terapi buat semuanya biar tidak sembarangan. Bagaimana kalau ada balas dendam bisa runyam," pungkasnya.

Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara, jika semua unsur - unsur yang termuat dalam pasal 27 terpenuhi maka status SH akan berubah menjadi tersangka.

Pasal penghinaan terhadap Presiden hingga kini masih digodok di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).  Diketahui, dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) penghinaan presiden diatur dalam Pasal 239 ayat (1) RKUHP, bahwa setiap orang di muka umum menghina presiden dan wapres, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV
(Rp 500 juta).

 

 

(APL - SN / K.A - Up.Ed)


 



share on: