Ini Alasan KPU Bontang Tunda Penetapan Perolehan Kursi & Calon DPRD Terpilih 2019-2024

share on:
Divisi Hukum dan Penindakan KPU Bontang, Safaruddin

UPDATE BONTANG,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang terpaksa menunda penetapan dan perolehan kursi dan penetapan anggota DPRD terpilih periode 2019-2024. Penundaan tersebut dilakukan menyusul terbitnya surat dari KPU RI per 3 Juli 2019 yang berisi delapan poin :

Pertama, Bahwa Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 menyatakan bahwa penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mencantumkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

Kedua, bahwa Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU menyebutkan bahwa pencatatan permohonan dalam BRPK dilakukan pada tanggal 1 Juli 2019.

Ketiga, bahwa KPU telah bersurat kepada MK melalui Surat KPU Nomor 863/PY.01.1SD/03/KPU/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 perihal Permintaan Data Rekapitulasi Permohonan Perkara PHPU Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019. Dalam Surat KPU tersebut meminta kepada MK untuk menyampaikan data rekapitulasi pengajuan permohonan PHPU yang telah diajukan kepada Kepaniteraan MK, untuk dijadikan dasar/rujukan bagi KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penetapan atau penundaan penetapan ambang batas, perolehan kursi, serta Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Keempat, bahwa KPU juga telah mengirimkan surat kepada KPU Provinsi/KlP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, melalui Surat KPU Nomor 867/PL.01.8SD/06/KPU/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Tanpa PHPU pada angka 3 yang menyatakan bahwa MK akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPU mengenai daftar daerah yang terdapat Permohonan PHPU.

Kelima, bahwa atas Surat KPU ke MK sebagaimana dijelaskan angka 3, MK telah mengirim balasan melalui Surat Panitera MK Nomor 1530/PAN.MK/05/2019 tanggal 28 Mei 2019 perihal Jawaban Atas Permintaan Rekapitulasi Permohonan PHPU Tahun 2019. Pada penjelasan angka 3 surat tersebut, menyatakan bahwa data permohonan dimaksud saat ini dalam proses verifikasi dan selanjutnya MK akan menerbitkan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) bagi permohonan yang dinyatakan belum memenuhi syarat kelengkapan, diberikan kesempatan untuk memenuhi permohonan hingga tanggal 31 Mei 2019, namun demikian keseluruhan permohonan dimaksud untuk tahap awal dapat diakses melalui http://MKRl.id dalam fitur Pemilihan Umum 2019, selanjutnya MK akan segera menginformasikan secara resmi setelah dilakukan pencatatan perkara dalam BRPK.

Keenam, bahwa Surat Panitera MK sebagaimana dimaksud angka 5 secara tersurat menjelaskan bahwa MK akan memberikan informasi secara resmi kepada KPU RI, setelah MK melakukan pencatatan perkara dalam BRPK, namun hingga saat ini KPU RI belum menerima informasi secara resmi dalam bentuk surat dari Kepaniteraan MK.

Ketujuh, menyikapi situasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 s.d. 6 maka sebelum KPU RI menerima surat resmi dari Kepaniteraan MK, maka diminta agar KPU Provinsi/KlP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menundaan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Poin terakhir, KPU Provinsi/KlP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar melakukan Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, paling lambat 5 (lima) hari setelah diterbitkannya Surat KPU RI yang menjelaskan bahwa KPU RI telah menerima Surat Panitera MK mengenai daftar daerah yang terdapat Permohonan PHPU.

Demikian bunyi surat KPU RI nomor    : 3/ ec/VII/2019 tentang perintah penundaan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 pasca pencatatan Nomor Register Perkara pada BRPK PHPU di MK. (*/Rus)

Baca Juga : Siap-Siap, KPU Bontang Segera Umumkan Hasil Pileg 2019


share on: