Kejari Bidik Pejabat Yang Terlibat Dalam Kasus Korupsi Perusda AUJ

share on:
DPO Tersangka Mantan Direktur Perusda AUJ Dandi Priyo Anggono

UPDATE BONTANG - Kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Direktur perusahaan daerah Aneka Usaha dan Jasa (Perusda AUJ) Bontang Dandi Priyo Anggono kian memanas.

Pasalnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang bakal menyelidiki keterlibatan pejabat eksekutif dan legislatif yang menyetujui mekanisme dan tata cara penyertaan modal untuk Perusda AUJ.

"Tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru selama didukung minimal dua alat bukti yang sah sesuai aturan perundang - undangan yang berlaku," tegas Kasi Pidum Kejari Bontang Yudo Adiananto kepada media updateindonesia.com Senin (27/5) siang.

Persoalannya kata dia, Kejari Bontang belum bisa menemukan tempat persembunyian Dandi Priyo Anggono yang menjadi aksi Mahkota (tersangka dalam kasus penyertaan modal Perusda AUJ.red).

Meski demikian, Yudo menyebut pihaknya optimis bisa melacak pelarian Dandi yang telah ditetapkan DPO sejak awal tahun ini. Keseriusan itu dibuktikan dengan menjalin kerjasama mulai dari tingkat Kejati, Kejagung, Jampidsus, Kemenkumham untuk pencekalan keluar Negeri, KPK, hingga bersurat Disdukcapil.

Jadi, barangsiapa yang mengetahui atau menemukan lokasi persembunyian Dandi harap segera melapor ke Kejari Bontang dengan catatan kebenaran informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.

"Bahkan pihak yang sengaja membantu pelarian atau sengaja menyembunyikan Dandi akan diproses kami secara Hukum karena dianggap menghalang-halangi proses penyidikan" tegas Yudo.

Dalam kasus ini, pihak Kejari Bontang telah memeriksa 16 saksi dan menetapkan Dandi sebagai tersangka. Peran Dandi disebut-sebut memiliki informasi keterlibatan pihak lain terkait penggunaan penyertaan modal. Termasuk mekanisme atau tata cara pengajuan penyertaan modal.

Sebagaimana diketahui pada 2014 silam, Pemkot Bontang mengguyur Perusda AUJ dana segar sebesar Rp 10 miliar. Setahun berselang guyuran dana segar kembali digulirkan sebesar Rp 6 miliar lebih.

"Setelah ditelusuri, penyimpangan dari anggaran tersebut mencapai Rp 8 miliar lebih, yang disebabkan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan piutang macet," terang Yudo.

Wartawan : Sena


share on: