Komite I DPD RI Kaltim-Kaltara Ikut Menyoal Pembangunan NPK Cluster

BALIKPAPAN - Komite I DPD RI Kaltim-Kaltara, Muhammad Idris ikut mengkrik upaya pemerintah Kota Bontang untuk membangun pabrik NPK Cluster.

Menurutnya, apabila ingin merealisasikan proyek senilai 7 triliun lebih itu. Pemkot Bontang dan PT Pupuk Kaltim harus sedikit mengalah dan merubah jarak antara lokasi pabrik yang akan dibangun dengan pemukiman warga .

"Selama jaraknya tidak dirubah pasti susah terealisasi, kalau tetap dipaksakan dengan jarak semula, itu sama saja membunuh warga disekitarnya secara perlahan. Karena jarak antara lokasi pabrik dengan pemukiman penduduk terlalu dekat," kata Muhammad Idris saat ditemui usai menghadiri Musyawara JPKP,  di Lantai 8, Gedung Klandasan, Balikpapan, Sabtu (17/3) pagi

Menurutnya, semua pihak yang berkempentingan dalam mega proyek tersebut harus sedikit mengalan dan mau menggeser jarak pabrik sesuai permintaan warga.

"Menurut peraturan Kementerian Perindustrian jarak pabrik dengan pemukiman penduduk harus dua ribuh meter. Warga hanya meminta digeser dari 200 meter menjadi 500 meter," kata dia. 

"Kalau itu dilakukan pasti semua berjalan lancar karena pabrik ini mau dibangun atas kerja sama antara Indonesia dengan Yordan untuk mengatasi ketahanan pangan Nasional," tuturnya.

Sekedar diketahui, Proyek pembangunan pabrik NPK Cluster ini rencananya dibangun di atas lahan seluas 29 hektare milik Kaltim Industrial Estate. Lokasi pabrik ini berjarak 200-300 meter dari pemukiman warga.

Namun belakangan realisasi pembangunannya mandet lantaran 43 warga yang mengugat berhasil memenangkan perkara ini pada sidang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda, Agustur 2017 lalu. 

Dakam putusan itu 43 warga yang menggugat atas rekomendasi UKL-UPL NPK Cluster yang diterbitkan Walikota Bontang, Neni Moerniaeni tahun 2016, menempatkan Pemerintah sebagai tergugat 1 dan PT Pupuk Kaltim sebagai tergugat 2.

Dalam amar putusannya, majelis hakim PTUN Samarinda, memutuskan, pembangunan pabrik NPK Cluster harus dengan jarak minimal 500 meter dari pemukiman warga dan membatalkan dokumen rekomendasi terkait perizinan pembangunan NPK Cluster

Bwrangkat dari putusan PTUN ini, 
Pemkot Bontang kemudian menempuh upaya banding dan menggandeng Kejaksaan Negeri Bontang sebagai pengacara Negara. Dengan alasan menjaga iklim investasi di Kota Bontang. (Ella


share on: