KPK Jerat Tersangka Baru Suap Pengadaan BCSS Bakamla  

share on:
KPK tetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi pengadaan BCSS Makamla

Update. Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan suap pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi (Backbone Coastal Surveillance System/BCSS) di Bakamla RI tahun anggaran 2016. 

Mereka adalah Leni Marlena selaku ketua unit layanan pengadaan dan Anggota Unit Layanan Pengadaan Bakamla RI Juli Amar Ma'ruf serta Rahardjo Pratjihno selaku Direktur Utama PT CMI Teknologi dan Bambang Udoyo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bakamla RI.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dalam pengembangan perkara kali ini, KPK menemukan fakta-fakta adanya dugaan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan diri sendiri dan atau pihak lain yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 54 miliar.

“Leni Marlena dan Juli Amar Ma'ruf diduga secara bersama-sama dengan Bambang Udoyo dan Rahardjo Pratjihno menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 54 miliar,” ujar Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Senada, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan pengembangan ini juga sebelumnya membawa PT Merial Esa sebagai tersangka korporasi. Kasus korupsi pengadaan BCSS bermula pada 15 April 2016. Ketika itu Bambang Udoyo selaku Direktur Data Informasi diangkat menjadi PPK Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum, dan Kerjasama Keamanan dan Keselamatan Laut.

Selang beberapa bulan kemudian, tepatnya 16 Juni 2016, giliran Leni dan Jamal diangkat sebagai Ketua dan Anggota Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Bakamla Tahun Anggaran 2016.

“Saat itu terdapat usulan anggaran untuk pengadaan Backbone Coastal Surveillance System (BESS) yang terintegrasi dengan Bakamla Integrated Information System (BIIS) sebesar Rp 400 miliar yang bersumber pada APBN-P 2016 di Bakamla RI," ujar Alex 

Awalnya, anggaran untuk pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS belum dapat digunakan. Kendati demikian ULP Bakamla RI tetap memulai proses lelang tanpa menunggu persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan.

Hingga 16 Agustus 2016, ULP Bakamla mengumumkan Lelang Pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS dengan pagu anggaran sebesar Rp 400 miliar dan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 399,8 miliar. Selang sebulan kemudian, PT CMIT ditetapkan sebagai pemenang lelang.

Pada Oktober 2016 terjadi pemotongan anggaran oleh Kementerian Keuangan. Kendati anggaran yang ditetapkan kurang dari nilai HPS pengadaan, ULP Bakamla tetap tidak melakukan lelang ulang. Mereka justru melakukan negosiasi dalam bentuk Design Review Meeting (DRM) antara Pihak Bakamla dan PT CMIT terkait dengan adanya pemotongan anggaran.

"Negosiasi yang dilakukan adalah biaya penyesuaian antara nilai pengadaan dengan nilai anggaran yang disetujui/ditetapkan oleh Kementerian Keuangan serta negosiasi waktu pelaksanaan," jelas Alex.

Negosiasi itu menghasilkan harga pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS menjadi sebesar Rp 170,57 miliar. Waktu pelaksanaannya pun dipotong dari dari 80 hari kalender menjadi 75 hari kalender.

Pada tanggal 18 Oktober 2016, kontrak pengadaan pun ditandatangani BU (Bambang Udoyo) selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Rahardjo Rahardjo Pratjihno selaku Direktur Utama PT CMIT dengan nilai kontrak Rp 170,57 miliar termasuk PPN. 

“Kontrak tersebut anggarannya bersumber dari APBN-P TA 2016 dan berbentuk lump sum (pembayaran yang dilakukan sekaligus dalam satu waktu)," ujarnya.

Atas perbuatannya, Leni Marlena dan Juli Amar Ma'ruf disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun Bambang Udoyo sendiri sudah divonis hukuman penjara 4 tahun 6 bulan di Pengadilan Tinggi Militer Jakarta, karena terbukti bersalah dalam kasus suap dalam Pengadaan Satelit Monitoring di Bakamla.

Sedangkan Rahardjo Pratjihno disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).(***/Rus)

Sumber : situs kpk.go.id


share on: