Layanan E-Warung Mudahkan Akses Warga Miskin

share on:
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-P3M) Kota Bontang Abdu Safa Muha, diapit Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kota Bontang Hendrik Tito Siagian (kiri) dan Koordinator PKH Bontang Muhammad Nur Fuad (kanan)

UPDATE.BONTANG,- Program Layanan Kementerian Sosial berbasis warung elektronik (e-warung) hasil kerjasama dengan perbankan, untuk penyaluran bantuan sosial berbasis non tunai sebesar Rp 110.000 per bulan kepada keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan mulus.

 

Salah satu terobosan terbaru pemerintah pusat dalam mengantisipasi distribusi yang tak tepat kualitas dan kuantitas kebutuhan pokok, seperti beras dan telur di berbagai daerah dinilai memuaskan.

 

Di Kota Bontang, Kalimantan Timur, capaian realisasi program tersebut sejak awal transaksi pada 20 Agustus 2018 telah mencapai 90 persen dari 2.811 total jumlah basis data Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

 

“Saat ini sudah terealisasi kurang lebih 2.600 atau sekitar  90 persen lebih dari total 2.811 jumlah KPM,” kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-P3M) Kota Bontang Abdu Safa Muha, didampingi Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kota Bontang, Hendrik Tito Siagian dan Koordinator PKH Bontang Muhammad Nur Fuad, Senin (03/9/2018) siang.

 

Abdu Safa Muha menjelaskan, sejatinya pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini berawal dari 5.098 jumlah basis data Renstra yang dialihkan menjadi BPNT.

 

“Dari  5.098 total basis data BNPT kemudian terbagi menjadi BPNT PKH sebesar 2.811 KPM, sisanya masuk kedalam BPNT Non PKH. BPNT PKH inilah yang sedang berjalan yang dikelolah oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE),” lanjut dia.

 

Adapun sisanya dari 2.811 KPM yang belum terealisasi tutur Abdu Safa Muha, karena mengalami sejumlah kendala teknis saat transaksi, seperti saldo nol, E-Wallet tidak ada, gagal transaksi, tidak terdata dalam BNBA BNI, kartu ATM rusak atau hilang,” pungkasnya.

 

Namun menurut mantan Camat Bontang Utara itu, seluruh kendala tersebut sedang dikonsolidasikan dengan pihak Bank BNI untuk dipetakan. “Mulai dari identifikasi jenis masalahnya hingga jalan keluarnya untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada pihak Bank BNI,” terang Abdu Safa Muha.

 

Lebih jauh Abdu Safa Muha merincikan bahwa indikator kelayakan Penerima Keluarga Harapan (PKH) memiliki enam poin, diantaranya kemiskinan, ibu hamil, nifas minimal sebulan sekali datang ke Puskesmas, anak usia pra sekolah, anak pendidikan SD, pendidikan SMP, pendidikan SMA dengan 80 persen kehadiran, penyandang disabilitas, dan lanjut usia (lansia).

 

“Apabila ada pemegang kartu E-Warung melanggar enam poin diatas maka saldonya otomatis berkurang. Dan apabila sudah tiga kali penyaluran bantuan berkurang maka akan distop sementara,” tungkasnya.

 

Sejauh ini lanjut dia, Bontang memiliki 8 KUBE yang dipercaya melayani e-warung. Kedelapan Kube tersebut tersebar di beberapa Kelurahan, seperti Kube Cahaya Lestari berada di Kelurahan Bontang Lestari, Kube Sejahtera Bersama berada di Kanaan Bontang Barat, Loktuan Sejahtera berada di Pos 7 Kelurahan Loktuan Bontang Utara.

 

Berikutnya Kube Berjuang Bersama berada di Kelurahan Tanjung Laut Bontang Selatan, Insan Cita berada di Kelurahan Berbas Tengah, Berkah Bersama di Kelurahan Tanjung Laut Indah, Cahaya Harapan di Kelurahan Api-Api, dan Kube Padaidi Padaelo berada di Kelurahan Berbas Pantai.

 

“Ke Depan kami akan mengajukan penambahan untuk warga yang tinggal di pesisir. Karena layanan E-Warung akan dijadikan sistem satu pintu untuk seluruh jenis bantuan,” tutup Abdu Safa Muha.

Sena


share on: