Mahyudin Sepakat Pemilihan Kepala Daerah Dikembalikan Ke DPRD

Wakil Ketua MPR RI Mahyudin Saat Menhadiri Sosialisasi 4 Pilar di Gedung Aini Rasyifa, Selasa (10/4/2018).

BONTANG - Usulan Mahfud MD yang mengusulkan kepada pemerintah agar kepala daerah kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disambut baik oleh Wakil Ketua MPR RI.

Menurut Mahyudin, beberapa pertimbangan jadi dasar utama membuatnya sependapat dengan usulan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 itu. 

"Dari dulu saya sangat setuju dengan kepala daerah dipilih oleh DPRD karena lebih efektif. Apalagi tingkat pendapatan perkapita masyarakat Indonesia masih tergolong menengah," tutur Mahyudin usai melakukan sosialisasi 4 Pilar di Gedung Aini Rasyifa, Bontang, Kalimantan Timur, Selasa (10/4/2018).

Sebaliknya, kata dia, apa bila dilakukan pemilihan langsung maka semua biaya  kampanye penyelenggaraan pilkada ditanghung oleh Negara. 

Karen tidak boleh di bebankan kepada calon. Kalau ditanggung para calon pasti biayanya sangat besar. Contoh,  misalnya kalau tidak di Kabupaten Jawa Barat itu mencapai 170 ribuh TPS. Misalnya satu saksi saja dibayar 100 ribu, maka total biaya yang harus dikeluarkan calon mencapai 1 miliar,  belum biaya lainnya. 

"Nah proses demokrasi yang mahal itulah yang menyebabkan kepala daerah harus mengeluarkan uang banyak, dan pada akhirnya terjadi korupsi," ujarnya. 

Sekedar diketahui, pernyataan tersebut dikeluarkan Mahfud MD pada acara diskusi peluncuran buku 'Intelijen dan Pilkada' karya Stepi Andriani, di Gramedia Matraman, Selasa, 3 April 2018.

Pakar tata negara itu menjelaskan, secara konstitusional, pemilihan presiden dan wakil presiden itu harus langsung, berdasarkan Pasal 6A Undang-Undang Dasar. Tetapi Pasal 18 B (UU Dasar 1945) Pilkada itu dipilih secara demokratis, demokratis itu boleh lewat DPRD.

Beranjak dari aturan itu, Mahfud mengatakan, secara konstitusional tidak masalah jika kepala daerah dipilih lewat DPRD. Selain itu, apabila diterapkan, money politic bisa dilokalisir. Kerusakan akibat pilkada pun, kata dia, menjadi terbatas pada seseorang dan masyarakat tetap terdidik.

"Kalau pilkada langsung itu seluruh rakyat bisa dirusak, tetapi kalau di DPRD, kita hanya bisa mengawasi beberapa. Misalnya, 50 anggota DPRD Kabupaten, itu, ya bisa diawasi wartawan atau siapa," kata Mahfud seperti dilasir CNN.

Selain itu,  kata Mahfud MD, sebelumnya pemikiran itu juga sudah pernah berkembang dan diterima oleh wakil rakyat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2009-2014.

pada 2012, hasil diskusinya dengan Presiden SBY, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Joko Suyanto, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dan Ketua KPU kala itu menyimpulkan pilkada harus dikembalikan ke DPRD dan kemudian dijadikan Undang-Undang. Tetapi ketika itu tidak bisa langsung diterapkan karena SBY yang menjadi presiden saat itu melihat hasil Pilkda 2014.

Pada 2014, kata Mahfud MD, kalau pilkada diserahkan ke DPRD, nanti seluruh kepala daerah akan dikuasai oleh Prabowo Subianto. Sebab, koalisi Prabowo menang di DPRD-DPRD, tetapi kalah di eksekutif. Maka timbul desakan agar undang-undang itu dibatalkan. "Lalu SBY mengeluarkan Perppu. Kembali lagi (pemilihan langsung)," kata Mahfud MD.

Reporter - Sena | editor : Sena


share on: