Pemkot Dan DPRD Bontang Sahkan Penghapusan Korpri

share on:

UPDATE.BONTANG,- Penghapusan terhadap Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang sebelumnya diusulkan Pemkot Bontang resmi disahkan melalui Sidang Paripurna DPRD Bontang, di Auditorium Tiga Dimensi, Senin (24/9) malam.

 

Sidang Pengambilan keputusan pencabutan terhadap raperda Kota Bontang tentang peraturan daerah  nomor 1 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri dipimpin Ketua DPRD Bontang, Nursalam didampingi wakil Ketua DPRD Etha Rimba Paembonan dan Faisal, turut dihadiri Walikota Bontang Neni Moerniaeni dan OPD lingkup Pemkot Bontang.


Walikota Bontang, Neni Moerniaeni dalam pandangannya menjelaskan bahwa penghapusan Sekretariat Korpri buntut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.


“Karena perangkat daerah yang menangani Korpri tidak lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maupun Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016, sehingga menjadi pertimbangam untuk menghapus kelembagaan Korpri,” tambahnya.


Selain itu, Permendagri nomor 5/2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan juga menyebutkan bahwa lembaga profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) ini difasilitasi oleh perangkat daerah yakni DKP2. Sehingga tidak perlu lagi diwadahi dalam bentuk perangkat daerah untuk menangani Korpri di lingkungan pemerintah daerah.


“Berdasarkan aturan tersebut, pemerintah daerah menghapus kelembagaan sekretariat dewan pengurus Korpri Kota Bontang dengan mencabut peraturan daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang organisasi tata kerja sekretariat dewan pengurus Korpri Kota Bontang,” tambahnya.


Terkait dengan pembagian habis tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Bontang yang dihapus. Neni menyebut lima poin pengalihan tugas dan fungsi, diantaranya kegiatan bantuan hukum dialihkan bagian hukum sekretariat daerah, kegiatan sosial serta pembinaan mental rohani dapat dialihkan ke bagian sosial dan ekonomi sekretariat daerah.


Poin berikutnya, kegiatan pembinaan olahraga dialihkan ke Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, kegiatan pembinaan seni dan budaya dapat dialihkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan kegiatan usaha dialihkan ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.


“Selanjutnya setelah dihapusnya kelembagaan sekretariat dewan pengurus Korpri adalah melakukan perubahan susunan dewan pengurus Korpri Bontang dan mengubah namanya menjadi Dewan Pengurus Korps ASN yang nantinya akan difasilitasi oleh perangkat daerah yang melakukan urusan pemerintahan bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan,” tambahnya.


Neni menilai dihapuskannya kelembagaan dewan pengurus Korpri Bontang juga akan berdampak pada pengalihan pegawai dan aset didalamnya.


“Saya memerintahkan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) agar segera melakukan inventarisasi aset, dan juga memerintahkan kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terkait pengalihan pegawai,” tutup Neni. (*)

Sena


share on: