PT PHM Alihkan 10% Participating Interest WK Mahakam Ke Pemerintah

share on:
PT PHM dan PT MMPKM sepakati kontrak kerja sama

UPDATE.JAKARTA - PT Pertamina Hulu Mahakam (PT PHM) alihkan 10 persen Participating Interest (PI) di Wilayah Kerja Mahakam kepada Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara. Aset 10 persen tersebut nantinya dikelolah oleh PT Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam (PT MMPKM) selaku Perusahaan Perseroan Daerah.

Penandatanganan Perjanjian Kontrak Bagi Hasil (KBH) dilakukan oleh Direktur Utama PT PHM dan Direktur Utama PT MMPKM di Kantor Pusat PT Pertamina (Persero) Jakarta, Rabu (17/7). Turut disaksikan Direktur Hulu PT Pertamina (Persero) Dharmawan H Samsu. Jajaran Manajemen Pertamina, PT PHM, PT MMPKM serta pejabat Pemprov Kalimantan Timur dan Pemkab Kutai Kartanegara.

VP Legal & Relation PT Pertamina Hulu Indonesia Mei Sugiharso menyebutkan, dengan ditandatanganinya perjanjian kontrak tersebut, PT PHM melalui SKK Migas nantinya akan meminta persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada WK Minyak dan Gas Bumi (Permen ESDM 37/2016). “Dengan begitu PT MMPKM efektif menjadi pemegang PI 10 persen dari 100 persen aset PT PHM di Wilayah Kerja Mahakam setelah persetujuan tersebut diteken Menteri ESDM,” lanjutnya.

Sebelumnya, PT PHM menawarkan 10% PI di Wilayah Kerja Mahakam kepada PT MMPKT mewakili Pemprov Kaltim. “Atas penawaran tersebut, pada 15 Maret 2018, PT MMPKT resmi menyanggupi penawaran PI tersebut dan menunjuk PT MMPKM sebagai Perusahaan Perseroan Daerah menjadi pemegang dan pengelola PI 10% di Wilayah Kerja Mahakam,” lanjut dia.

Pada 19 September 2018, kedua belah pihak menandatangani Pokok-Pokok Kesepakatan (Head of Agreement/HOA) Rencana Pengalihan 10% PI Wilayah Kerja Mahakam di Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda dan menjadi dasar terbentuknya perjanjian pengalihan saham.

Ia menilai, pengalihan 10% PI ini tidak mempengaruhi kedudukan PT PHM selaku operator bagi seluruh kegiatan operasi migas pada WK Mahakam. “Sejak tanggal efektif pengalihan 10% PI ini, PT PHM akan menanggung terlebih dahulu pembiayaan atas kewajiban PT MMPKM di WK Mahakam yang wajib dikembalikan oleh PT MMPKM kepada PT PHM dalam jumlah yang setara (tanpa dikenakan bunga) yang diambil atau dipotong dari hak bagi hasil produksi yang menjadi bagiannya,” lanjutnya.

Selama berlakunya KBH Mahakam, PT MMPKM tidak boleh menjual, mengalihkan, memindahtangankan atau melepaskan seluruh atau sebagian PI 10% ke pihak manapun atau mengambil langkah korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pemilikan saham dalam PT MMPKM.

PT PHM memandang bahwa pengalihan 10% PI semakin mendukung terciptanya kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan operasi migas di WK Mahakam. Nantinya, PT PHM dan PT MMPKM akan berkolaborasi dalam berbagai proses penerbitan atau perpanjangan perizinan ke Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, guna memastikan keberhasilan operasi migas di WK Mahakam ini.

“PT PHM percaya bahwa pengalihan 10% PI kepada PT MMPKM ini dapat memberikan nilai tambah dan manfaat keberadaan operasi migas di WK Mahakam yang lebih besar kepada seluruh pemangku kepentingan terutama masyarakat maupun Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur,” terang Sugiharso. (*/Rus)


share on: