Setelah Eskalator, Giliran Mobil Dan Rumah Dinas Ketua DPRD Bontang yang Disorot Mahasiswa

share on:

BONTANG - Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat kembali mengecam langkah Ketua DPRD Bontang yang menutuskan  membeli mobil dinas baru jenis Toyota Harier. Serta pengadaan Rumah Jabatan (Rujab) baru.

Mereka menilai pengadaan mobil baru dan Rujab baru bukan kebutuhan mendesak dan tidak relevan dengan kinerja ketua DPRD. Selain itu mereka juga menganggap mobil dinas yang digunakan ketua DPRD saat ini masih layak karena baru 4 tahun dipakai. Terutama Rumah Jabatan yang sudah mewah

Para Mahasiswa ini berencana akan turun berunjuk rasa pada Kamis (15/3), sebagai bentuk protes keras mereka atas keputusan ketua DPRD Bontang.

“Kami akan menuntut pengadaan mobil dinas dan rumah jabatan ketua DPRD dibatalkan,  serta akan menyuarakan penolakan Undang-Undang MD3,” tegas Muhammad Arisaldi Ahdar, Penanggung Jawab Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat, Selasa (13/3) sore.

Menurut mereka alokasi anggaran sebesar Rp 1,5 miliar untuk mobil dinas dan Rp 3,5 miliar untuk  rumah jabatan ketua dewan harusnya diaihkan ke kebutuhan lainnya. Mereka menilai pembelian mobil dinas dan pembangunan rujab baru merupakan pemborosan dan penghamburan anggaran.

"Banyak kebutuhan lain yang harus di perioritaskan, misalkan peremajaan mobil Damkar, gaji tenaga honorer, dan peremajaan truk pengangkut sampah milik DKP yang sudah tua dan kropos. Itu jauh lebih dibutuhkan," ujarnya.

Mereka mengingatkan para wakil rakyat untuk lebih pro kepada kepentingan rakyat dan selalu mempertimbangkan asas dan manfaatnya. Apalagi, kata dia, masyarakat selama ini selalu di dengung-dengungkan dengan tsunami anggaran alias devisit anggaran.

Sekedar informasi, ini merupakan kali kedua wakil rakyat jadi sorotan publik.  Sebelumnya pada 2016 lalu masyarakat Bontang juga ramai-ramai mengecam pengadaan tangga eskalator dewan.

Dalam kasus ini sejumlah staff di DPRD telah menjalani proses hukum. Beberapa diantaranya telah mengembalikan uang hasil penganggaran eskalator tersebut. Namun hingga saat ini segelintir masyarakat masih kecewa lantaran tidak ada anggota Dewan yang di proses secara hukum.

Reporter-Sena. 


share on: