Soal Pipanisasi, Basri Rase: Tolak...Tolak...Tolak, dan Tolak!

share on:
Wakil Walikota Bontang, Basri Rase

UPDATE.BONTANG,- Sejumlah kepala Daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) kian resah soal rencana proyek pembangunan pipa gas bawah laut dari Bontang, Kaltim, menuju Takisung, Kalimantan Selatan (Kalsel).

 

Setelah Walikota Bontang Neni Moerniaeni, kini giliran wakilnya yakni Basri Rase yang angkat bicara soal proyek pipanisasi gas yang dikerjakan perusahaan swasta milik Bakrie Group itu. Alasannya pipanisasi dianggap memperpendek umur Bontang yang selama ini sangat bergantung pada sumber daya alam migas sebagai penunjang Industri.

 

“Kalau saya pasti menolak keras jan, pokoknya tolak..tolak...tolak…dan tolak,” kata wawali Basri saat ditemui usai membuka Sosialisasi Penerapan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 tahun 2018 tentang tata cara penggunaan TKA, serta Perda Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2009, di Ballroom Hotel Bintang Sintuk, Kamis (13/9).

 

Basri menyebut tiga hal pipanisasi tidak layak untuk dilanjutkan, pertama tidak fleksible karena yang mau dinagun cadangan gas Kaltim. Sementara Kaltim sangat membutuhkan pasokan gas. Kedua Bontang telah berdiri kilang LNG. Faktor lain kata Basri adalah faktor keamanan.

 

“Jadi saya tetap berpendirian bahwa pipanisasi tidak layak dilanjutkan karena selain tidak fleksibel, yang digerus cadangan gas Kaltim, padahal Bontang sangat butuh pasokan gas untuk menunjang perusahaan LNG dan Pupuk, dan perusahaan lainnya ,” pungkasnya.

 

Menurutnya Bontang sejatinya tidak menolak ada pembangunan Kilang LNG di Pulau Jawa, namun yang ditolak hanya bahan bakunya yang berasal dari Kaltim. Basri khawatir Bontang senasib dengan Lhokseumawe di Aceh yang dulunya adalah daerah kaya penghasil LNG (gas alam cair). Namun perekonomiannya semakin terpuruk ketika cadangan gasnya menurun bahkan habis.

 

“Kalau setelah diolah baru dikirim Ke Jawa melalui FOB tidak masalah. Kita tidak menolak ada kilang LNG di pulau Jawa tapi jangan bahan bakunya yang dikirim," tegas Basri Rase

 

Ia mengingatkan bahwa wacana pipanisasi sudah pernah ditolak pemerintah daerah di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kala itu SBY memutuskan pipanisasi tidak dapat dilanjutkan. Namun belakang wacana tersebut kembali mencuat, membuat Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak harus mengirim surat penolakan kepada Presiden Joko Widodo.

 

Menanggapi hal itu, Basri mengaku akan menunggu sikap atau penolakan dari seluruh kepala daerah yang ada di Kaltim. “Seandainya pemerintah pusat tidak menanggapi penolakan dari seluruh kepala daerah di Kaltim maka kami melakukan aksi seperti dulu,” tuturnya. (*)

Reporter - Sena


share on: