Soal TKA, Basri Akan Kumpulkan Tim Pemantau Orang Asing

share on:
Wakil Walikota Bontang, Basri Rase

UPDATE.BONTANG,- Pemerintah Kota Bontang dalam waktu dekat ini berencana melakukan rapat koordinasi bersama Tim Pemantau Orang Asing (Tim Pora) untuk menindaklanjuti persoalan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di proyek PLTU Bontang Lestari.
 

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Walikota Bontang, Basri Rase usai membuka Sosialisasi Penerapan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 tahun 2018 tentang tata cara penggunaan TKA, serta Perda Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2009, di Ballroom Hotel Bintang Sintuk, Kamis (13/9).

 

“Setelah mendapatkan pencerahan dari Ditjen Imigrasi bahwa Tim Pora berhak untuk melakukan pengawasan berupa pemeriksaan surat-surat, Razia, dan melakukan penindakan terhadap maka tentu kami akan mengumpulkan Tim Pora melalui Kesbangpol untuk menindak lanjuti persoalan TKA di Bontang,” pungkasnya.
 

Sebelumnya, Pembina Utama Madya Iswara Ditjen Keimigrasian Kemenkumham RI, Dahlan Pasaribu menyebutkan bahwa fungsi pengawasan dan penindakan Tim Pora tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.
 

Dikatakan Dahlan bahwa kewenangan tim pora yang terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, TNI, dan Keimigrasian adalah melakukan operasi gabungan ketika mendapatkan informasi A1. Sedangkan tindakan hukum yang bisa dilakukan tim pora meliputi penindakan bahkan bisa sampai ke tingkat penyidikan dan Vonis.
 

Selanjutnya dari proses penyidikan dilanjutkan ke tingkat pengadilan. Seandainya ada TKA yang terbukti melanggar dan divonis maka wajib menjalani hukuman.
 

“Setelah menjalani hukuman dan dinyatakan bebas baru diserahkan kepada petugas Imigrasi untuk proses deportasi,” tegas Dahlan Pasaribu. (*)

Reporter - Sena


share on: