Tingkatkan Kepatuhan,  BPJS Kesehatan Samarinda Gandeng Kejaksaan

share on:

UPDATE.SAMARINDA,- BPJS Kesehatan Cabang Samarinda bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Bontang dan Kutai Timur mengundang seluruh pimpinan badan usaha yang tidak patuh terhadap penyelenggaraan program JKN-KIS, yang berada di wilayah Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur pada 29 hingga 30 Agustus 2018 lalu.


Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bontang, Bersi mengatakan bahwa BPJS kesehatan selaku penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) menargetkan seluruh penduduk Indonesia di pelosok tanah air terdaftar sebagai peserta JKN-KIS tahun 2019 mendatang.

 

“Sayangnya sampai dengan tahun 2018, belum semua badan usaha/perusahaan yang mendaftarkan entitas dan pekerjanya menjadi peserta JKN-KIS,” tutur Bersi.

 

Terbukti dari 427 badan usaha yang menghadiri undangan tersebut. Terdapat 296 badan usaha belum registrasi, 105 badan usaha belum melakukan penyampaian data dengan lengkap dan benar, atau dengan kata lain belum mendaftarkan seluruh tenaga kerja dan anggota keluarganya, serta 26 badan usaha belum melakukan pembayaran iuran.
 

“Sehingga dalam hal ini BPJS Kesehatan Cabang Samarinda dapat melakukan penegakan kepatuhan terhadap badan usaha terkait kewajibannya dalam program JKN-KIS dengan membuat Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada kami,” ujar Bersi.
 

Sementara itu Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Kutai Timur, Iqbal, menegaskan seluruh badan usaha diwajibkan mendaftarkan diri beserta karyawannya menjadi peserta JKN-KIS, sesuai aturan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 

“Hari ini juga seluruh pimpinan dan pemangku kebijakan badan usaha yang hadir untuk menandatangani komitmen melaksanakan registrasi, pendaftaran pekerja dan membayar iuran tertunggak sampai dengan 3 hari kedepan kepada BPJS Kesehatan,” tungkasnya.

 

Karena lanjut Iqbal, apabila dalam masa waktu 3 hari kedepan pemberi kerja atau badan usaha yang hadir tidak melaksanakan kewajibannya menjalankan program JKN-KIS, maka Kejari Bontang dan Kutai Timur melalui Kasi Datun akan melaksanakan tugasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara.
 

“Kami akan melakukan penegakan hukum seperti mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata, sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat,” tutup Iqbal.

 

Apapun kategori badan usaha atau pemberi kerja yang tidak patuh yang dimaksud antara lain ketidak patuhan registrasi atau pendaftaran badan usaha, ketidakpatuhan pembayaran iuran dan ketidakpatuhan penyampaian data dengan lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan. (*)

Sumber : Jamkesnews


share on: