Batas Maksimal Penyampaian Laporan THR Karyawan Ke Disnaker Bontang, 14 Hari Setelah Lebaran

share on:
Kantor pelayanan Disnaker Bontang di Gedung Auditorium 3D, Jalan Awang Long.

UPDATEINDONESIA.COM- Disnaker Bontang memberi tenggang waktu 14 hari pasca lebaran kepada perusahaan untuk menyampaikan laporan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan.


“Berdasarkan surat edaran yang telah disampaikan ke perusahaan itu wajib menyampaikan laporan pembayaran THR ke Disnaker paling lambat 14 hari setelah lebaran,” tutur Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Bontang, Andi Kurnia kepada updateindonesia.com Senin (9/5/2022).


Andi Kurnia mengakui sejauh ini baru belasan perusahan yang telah menyampaikan laporan sesuai ketentuan tersebut. Artinya, persentasenya masih sekitar satu persen dari total  760 perusahaan yang terdata dengan jumlah keseluruhan 22.456 pekerja.


“Jika dalam jangka waktu 14 hari tetapi tidak juga menyampaikan laporan, maka kami akan kroscek perusahaan tersebut, apakah sudah bayar THR karyawan atau belum,” pungkasnya.


Diketahui per 3 Mei 2022, Kemnaker telah mengantongi aduan terkait THR Keagamaan 2022 sebanyak 5.589 laporan. Terdiri dari 3.003 aduan dan 2.586 konsultasi online.


Rincian 3.003 aduan online berasal dari 1.736 perusahaan. Meliputi 1.430 aduan tidak dibayarkan oleh 833 perusahaan, 1.216 keluhan THR tak sesuai ketentuan oleh 695 perusahaan, dan 357 laporan THR terlambat disalurkan oleh 208 perusahan.


Berdasarkan data Kemenaker, posisi tertinggi kasus aduan ditempati DKI Jakarta dengan total 930 laporan, disusul Jawa Barat (614), Banten (322), dan Jawa Timur (288). Sementara daerah terendah kasus pelaporan THR adalah Papua dan Kalimantan Utara.


“Pengaduan yang masuk ke website Kemenaker otomatis di bawah pengawasan langsung Disnakertrans Provinsi, bukan lagi ranah kami. Jadi, kami tidak tahu berapa jumlah aduan dari Bontang,” ungkap Andi Kurnia


Adapun ancaman sanksi kepada pengusaha yang tak membayar THR atau membayar THR tapi tak sesuai ketentuan, berdasarkan Pasal 79 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yakni mulai dari denda 5 persen dari total kewajiban, teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.