Cegah Radikal Bebas, Pemkot Bontang Bakal Siapkan Program Khusus Kepada Pedagang Gorengan

share on:
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni saat sambutan di acara penyerahan bantuan sarana dan prasarana pengembangan alat pemilah sampah dari PKT di TPST Bessai Berinta, Kelurahan Bontang Kuala, Senin (2/9) siang

UPDATE.BONTANG- Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang berencana melakukan terobosan baru, yakni program penukaran Minyak Jelantah atau minyak bekas dengan minyak goreng baru. 

Program tersebut diwacanakan untuk menghindari kandungan radikal bebas yang terdapat pada makanan dari minyak goreng bekas.

“Berbahaya kalau minyak goreng digunakan berkali-kali, apalagi jika warnanya sudah hitam bisa menimbulkan radikal bebas penyebab kanker pada tubuh," kata Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni dalam sambutannya pada acara penyerahan bantuan sarana dan prasarana pengembangan alat pemilah sampah dari PKT di TPST Bessai Berinta, Kelurahan Bontang Kuala, Senin (2/9) siang

Kedepan, pihaknya berencana membuat program penukaran minyak jelantah dengan minyak goreng baru. Misalnya, setiap 4 sampai 5 liter Minyak Jelantah ditukar dengan 1 liter minyak goreng baru.

Namun, untuk teknis kedepan pihaknya menyerahkan kepada Disperindagkop bekerjasama dengan Dinkes, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Neni mengatakan, di tengah perkembangan teknologi bukan tidak mungkin minyak Jelantah mempunyai nilai tambah. Sebab, dari segi ekonomis minyak jelantah bisa direproduksi menjadi biodiesel maupun bahan kosmetik. 

"Keuntungan lainnya sangat bermanfaat bagi kesehatan, karena terhindar dari radikal bebas," ujar Neni. 

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Agus Amir mengatakan pihaknya akan mengkaji lebih dalam usulan program yang ditawarkan oleh Wali Kota Bontang.

Termasuk mencari formulasi konversi yang akan diterapkan. Namun begitu, pihaknya bakal menginventarisir para pedagang kaki lima yang banyak menggunakan minyak goreng.

“Kita pelajari dulu sambil menginventarisir pedagang yang menggunakan minyak, sekalian menghitung potensi minyak bekas. Yang jelas program ini butuh sosialisasi," lanjutnya.

"Kalau memang dibutuhkan regulasi. Ya, kita buatkan Perda (peraturan daerah) kalau tidak kita bisa langsung jalan,” terang pejabat Plt Sekda itu. (Sena) 


share on: