Aktivitas badut jalanan di sejumlah persimpangan lampu merah mendapat kritik dari DPRD Kutim. Kehadiran mereka dianggap mengganggu ketertiban umum.
UPDATEINDONESIA.COM - Kehadiran badut jalanan di persimpangan lampu merah menuai kritik dari anggota legislatif Kutai Timur (Kutim), Novel Tyty Paembonan. Ia menegaskan bahwa aktivitas badut jalanan sangat mengganggu kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum.
"Pemerintah maupun instansi terkait harus melakukan penertiban. Perlu dilakukan pendekatan untuk kemudian diberi pembinaan," ucap politikus Partai Gerindra itu beberapa waktu lalu kepada awak media.
Fenomena badut jalanan tidak hanya terjadi di Kutai Timur, tetapi juga di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Novel menilai bahwa persoalan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan ketertiban dan kenyamanan kepada masyarakat.
"Harus bisa diberikan solusi. Apakah membuka lapangan pekerjaan bagi mereka atau ada upaya lain untuk memberdayakan para badut, sehingga tidak lagi melakukan aktivitasnya di persimpangan lampu merah," katanya.
Dia menekankan perlunya ketegasan pemerintah untuk mencegah para badut berkeliaran. Aktivitas mereka, menurutnya, meresahkan warga maupun pengendara di jalanan. "Ini juga penting. Jangan memberi uang kepada mereka. Tetapi diberi peluang untuk bisa bekerja," tegasnya.
Persoalan badut di Kutai Timur dalam beberapa tahun terakhir masih menjadi momok bagi masyarakat. Novel mempertanyakan keaktifan dan keseriusan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan penertiban. Jika dibiarkan, aktivitas mereka tentu akan terus berlanjut.
"Saya rasa kita sepakat itu, dan harus ditertibkan. Tetapi dilakukan dengan cara-cara yang humanis. Pemerintah harus mencari jalan keluar dan solusi, agar mereka bisa hidup mandiri,” imbuhnya. (adv)
