Dijadikan Aktor Video Lelucon Demonstran, Sikap Agus Haris Diluar Dugaan

share on:
Sesi wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris (kiri), didampingi anggota Komisi I DPRD, Muhammad Irfan (kanan)dan Raking (tengah), di Simpang 3 Ramayana Bontang, Jumat (9/10) pagi

UPDATEINDONESIA.COM- Beredar video pengunjuk rasa menginjak-injak meja rapat sambil berorasi saat menduduki Gedung DPRD Bontang dalam unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law, Kamis (8/10).

Tak cuma itu. Cuplikan video lainnya menunjukkan lelucon kala tiga perwakilan dewan berdialog dengan mahasiswa. Di mana di dalam video durasi 30 detik yang disebar ke media sosial tersebut, terlihat wajah Wakil Ketua DPRD Agus Haris yang dijadikan aktor utama.

Dua rekaman video itu viral di media sosial (medsos). Agus Haris pun menyayangkan aksi kurang pantas tersebut dan menilai tindakan mahasiswa telah mencederai lembaga DPRD.

"Jujur kami merasa tidak dihargai karena sudah masuk ranah penghinaan," kata Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris usai menyambangi aksi gabungan ormas Bontang di Simpang 3 Ramayana, Jumat (9/10) pagi.

Padahal, menurut politisi Gerindra itu. DPRD tidak memiliki kewenangan soal pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Hanya mengawal aspirasi mayoritas masyarakat yang menginginkan Undang-Undang tersebut dicabut karena dinilai merugikan buruh.

“Itu juga sedang diupayakan,” katanya. Untuk bersama-sama mendesak pemerintah pusat supaya mengeluarkan Perpu pembatalan Omnibus Law. “Tugas dan tanggung jawab kami di daerah sebatas itu," lanjut Agus Haris.

Apalagi dia bersama Irfan dan Raking saat itu telah beritikad baik menerima demonstran. Bahkan memenuhi permintaan mereka untuk satu suara menolak UU Cipta Kerja.

“Kita sepakat Gedung DPRD merupakan rumah rakyat. Tapi masa rumahnya sendiri diinjak-injak. Apa seperti itu kaum terpelajar,” ujarnya.

Meski wajahnya dijadikan aktor lelucon. Namun Agus Haris enggan menyikapi persoalan itu lebih jauh. Apalagi sampai membawanya ke ranah hukum.

Agus Haris menyadari kejadian tersebut bentuk ekspresi kekecewaan mahasiswa atas UU Omnibus Law. Terlebih, kata dia, dewan adalah penyambung lidah rakyat di parlemen.

"Walau bagaimanapun mereka anak-anak kita. Anak tetangga kita. Tidak mungkin dipolisikan. Anggap saja ini pelajaran buat kita semua,” tungkasnya. (Ian)


share on: