DPRD Desak Pemerintah Bentuk Satgas Pengawasan BBM

share on:
RDP DPRD Kota Bontang dalam menyikapi antrian BBM jenis Solar di sejumlah SPBU 

UPDATEINDONESIA.COM - Pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar menjadi sorotan utama di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Masyarakat setempat mengeluhkan kesulitan mendapatkan solar, yang mengakibatkan antrian hingga mencapai tiga hari.

Ketua Persatuan Leveransir Bahan Bangunan (PLBB),  Ical mengakui kesulitan dalam mendapatkan BBM subsidi solar, bahkan setelah menggunakan antrean online, mereka hanya dapat mendapatkan solar setiap tiga hari sekali. Para sopir yang bergantung pada pasokan BBM subsidi merasa kesulitan dalam menjalankan pekerjaan mereka. Ia menekankan pentingnya menjaga distribusi BBM subsidi agar tidak terjadi penyelewengan.

"Kami antre bisa sampai 3 hari, padahal sudah ambil antrean online. Biar tertib dalam antre, masa selangka itu BBM solar subsidi," ujar Ical di ruang RDP DPRD Bontang, Senin (4/12/2023).

Perwakilan Pertamina Patra Niaga, Irfan, menjawab keluhan tersebut dengan mengakui kuota solar di Bontang sebesar 40-48 kilo liter per hari. Irfan menyatakan bahwa pengiriman dari Pertamina ke SPBU setiap hari sudah dilakukan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

"Untuk Bontang dapat jatah 40.000 KL sehari, dimana SPBU Tanjung Laut mendapatkan 8000 KL per hari, SPBU Akawi 8000 KL per dua hari, SPBU Kilo Tiga 16.000 KL per hari, dan SPBU Yabis 8000 KL per hari," bebernya.

Ia juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi telah diperketat, dengan pembeli diwajibkan menggunakan QR, Fuel Card, dan menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). 

“Mengenai Kuota sudah sesuai. Pengawasan juga suda tingkatkan. Kalau antre selama 3 hari mungkin harus dicek," timpalnya.

Kasatlantas Polres Bontang, AKP Djauhari, menegaskan bahwa volume kendaraan di Kota Bontang tidak sebanding dengan kuota Bio Solar yang diterima setiap SPBU. Ia menyoroti perbedaan data antara pihak kepolisian dan Pertamina.

"Karena data terbarunya kami pegang dan berbeda dengan data patokan dari pihak Pertamina. Jadi, seharusnya jangan menggunakan data lama untuk pembagian jatah BBM ini," tegas AKP Djauhari.

Pimpinan rapat Anggota Komisi II DPRD Bontang, Nur Salam, turut mencari akar persoalan keluhan kesulitan mendapatkan BBM Solar Subsidi. Meskipun kuota BPH Migas Solar Subsidi di Bontang mencapai 17.934 kilo liter, dengan realisasi hingga November sebesar 15.792 kilo liter, ia mengklaim bahwa stok aman hingga akhir tahun.

Namun, ia menyatakan kebingungannya terkait keluhan yang masih terus muncul dalam beberapa hari terakhir. "Stok aman. Tapi kok ada keluhan 3 hari ini masih belum dapat solar. Ini benang kusut nya kemana," ucap Nur Salam

Ia lantas meminta pemerintah kota untuk menyampaikan permintaan penambahan kuota BBM kepada pihak Pertamina pusat. Selain itu, ia mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) yang melibatkan kepolisian dan SPBU untuk mengontrol penyalahgunaan BBM.

"Saya minta dibentuk satgas untuk mengontrol penyalahgunaan BBM,” pungkasnya. (sa.adv)