DPRD Kunker Ke Kantor GPK 

share on:
Komisi III DPRD Bontang diskusi dengan Humas PT GPK (Foto-Sadam)

BONTANG- Rombongan Komisi III DPRD mendatangi kantor Graha Power Kaltim di lokasi pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Bontang Lestari, Kalimantan Timur, Selasa (4/5/2021) pagi.

Kunjungan DPRD ini menyusul adanya aduan nelayan yang terdampak limbah air panas yang terbuang ke laut, menyebabkan budidaya rumput laut dan ikan gagal panen.

Kedatangan rombongan DPRD disambut Humas PT GPK, Agus. Namun ia enggan mengomentari keluhan warga lantaran berdalih Top Manajemen perusahaan saat ini sedang berada di luar kota.

Komisi III DPRD Bontang fose bareng dengan Humas PT GPK (Foto-Sadam)

“Nanti kami sampaikan ke atasan! Kebetulan hari ini mereka sedang mengikuti rapat pertemuan di Samarinda,” ungkap Agus.

Anggota Komisi III DPRD Bontang, Agus Suhadi lantas memberi ultimatum kepada PT GPK supaya memperhatikan kondisi warga di wilayah Buffer Zone perusahaan.

“Kalau ada keluhan warga segera ditanggapi. Jangan sampai kawasannya menjadi ladang industri tapi tidak ada perhatian untuk mereka (warga),” pungkasnya.

Selain itu, politisi PDI Perjuangan ini juga mengutarakan kekecewaannya lantaran Top Manajemen PT GPK kerap mangkir dari undangan DPRD. “GPK ini kerap mangkir kalau di undangan,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua RT 15 Lok Tunggul, Zainal Abidin mengatakan dampak limbah air panas tersebut menyebabkan rumput laut warga terlepas dan berguguran (mati) dari tali pembentang.

Anehnya, kondisi itu berbanding terbalik dengan hasil survei yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang. Karena tak menunjukan tanda-tanda yang ganjal dan merugikan masyarakat.

Zainal menuding perusahaan sengaja membuang limbah air panas saat malam hari supaya tidak terdeteksi. “Air limbah yang buang mungkin tidak beracun tetapi panas dan berdampak pada rumput laut nelayan gagal panen,” sebutnya.

Kepala Bidang (Kabid) Peningkatan Kapasitas dan Penegakan Hukum Lingkungan DLH Bontang, Anwar Sadat mengklaim pemerintah telah mewajibkan perusahaan untuk melaporkan limbah tiap enam bulan. Ketika laporan selesai, pihaknya langsung melakukan peninjauan lapangan untuk pencocokan data.

“Hampir semua yang tertuang di Amdal kami periksa, mulai dari air buangan dan lain sebagainya. Hasil pemeriksaan laboratorium selalu sesuai standarisasi ambang batas kadar air,” tandasnya. (adv)