Gugatan Anggota DPRD Bontang Berlanjut Ke Meja Mediasi

share on:
Sidang lanjutan gugatan anggota DPRD Bontang Ma'ruf Effendy ke PKS di Pengadilan Negeri Bontang, Kamis (12/5/2022).

UPDATEINDONESIA.COM- Sidang lanjutan gugatan anggota DPRD Bontang Ma'ruf Effendy ke PKS akhirnya digelar, Kamis (12/5/2022).


Pada sidang ketiga ini, para tergugat maupun penggugat masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya.


Sidang perdata ini diawali dengan pemeriksaan surat kuasa dan materi gugatan dari dua belah pihak di Pengadilan Negeri (PN) Bontang.


Sesuai agenda sidang, Ketua Majelis Hakim Haklainul Dunggio meminta para pihak berperkara melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

BACA : 

Sidang Kedua Gugatan Ma’ruf Effendy Kembali  Ditunda
Sidang Perdana Gugatan Ma'ruf Efendi Terancam Batal Digelar Hari Ini
PKS Mangkir Dari Gugatan Mantan Kader


“Karena kedua belah pihak tidak mengajukan nama mediator, maka kami menunjuk Hakim Mediasi dari PN Bontang, yakni Anna Maria Stephani, SH,” tuturnya.


Haklainul mengatakan, dua belah pihak diberi ruang mediasi karena pengadilan ingin memberikan kesempatan dan sangat berharap terjadi perdamaian sesuai dengan ketentuan hukum acara.


“Karena itu, kami harus memberi waktu agar perkara ini bisa diselesaikan secara damai,” lanjutnya.


Dikonfirmasi terpisah, Humas PN Bontang, Ngurah Manik Sidartha menambahkan masa mediasi yang diberikan maksimal 60 hari.

BACA :

Dipecat PKS, Ma'ruf Efendi Tuntut Ganti Rugi Rp10 M
Ma’ruf Melawan, PKS Bungkam


“Tahap awal 30 hari, kemudian dapat diperpanjang selama 30 hari,” tuturnya.


Sebelumnya, sidang dengan nomor perkara 12/Pdt/.G/2022/PN Bon sempat dua kali tertunda lantaran pihak tergugat tidak hadir.


Ma'ruf menuntut ganti rugi Rp10 miliar pasca diberhentikan sepihak sebagai kader PKS. Anggota DPRD Bontang empat periode ini menilai terdapat unsur perbuatan melawan hukum atas pemecatan dirinya.


Ma’ruf kemudian melayangkan gugatan kepada tiga orang petinggi Dewan Etik Daerah PKS Kota Bontang. Gugatan itu didaftarkan ke PN Bontang pada 8 April 2022.


Sementara, PKS Bontang meyakini jika Ma'ruf telah melakukan pelanggaran kode etik partai dan disiplin organisasi kategori berat dengan bergabung menjadi anggota partai politik lain.