Indonesia Tetap Optimis, Tapi Waspada!

share on:
Menteri Keuangan Sri Mulyani

UPDATEINDONESIA.COM-  Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan semua pejabat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar mengelolah APBN 2023 dengan baik dan tepat sasaran.

 

Sebab menurutnya, APBN 2023 masih tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga ekonomi dan rakyat dari risiko resesi dunia dan guncangan geopolitik. 

 

"Semua kementerian, lembaga dan pemerintah daerah harus makin baik dan tepat mengelola anggarannya. Tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan akuntabel dan tidak boleh korupsi," kata Sri Mulyani dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (16/1/2023)

 

Tahun ini, kata dia, alokasi anggaran untuk pendidikan sebesar Rp612 triliun, perlindungan sosial Rp476 triliun, kesehatan Rp178 triliun, ketahan energi Rp341 triliun, ketahanan pangan Rp104 triliun, dan infrastruktur Rp 392 triliun. 

 

"Kondisi ekonomi dunia tahun 2022 sangat menantang dan kompleks. Perang di Ukraina, disrupsi rantai pasok menyebabkan kenaikan harga komoditas pangan dan energi serta mineral," ucapnya.

 

Namun dilewati dengan pemulihan ekonomi yang kuat 5,74 (03/2022). Semua daerah kembali pulih termasuk Bali dan NTT yang terpukul selama Pandemi bisa pulih dengan pertumbuhan 6,74 (03/2022). 

 

Termasuk sektor transportasi tumbuh 214 dan akomodasi makanan dan minuman tumbuh 11x dua sektor yang juga mengalami pukulan tajam selama Pandemi Covid-19.

 

"APBN 2022 memberikan bansos hingga Rp 461 Triliun dan subsidi BBM Listrik dan LPG mencapai Rp 555 Triliun. Anggaran sangat besar tersebut untuk melindungi rakyat dari guncangan global," lanjutnya.

 

APBN 2022 juga mulai pulih dan sehat. Penerimaan Negara naik Rp 615 Triliun (tumbuh 30,6?) mencapai Rp 2626,4 Triliun atau 1154 dari target. Belanja Negara mencapai Rp 3091 Triliun atau naik 10” untuk melindungi rakyat dan mendorong pemulihan ekonomi.

 

"Defisit menurun tajam sebesar Rp 310,7 Triliun menjadi 2,384 PDB jauh lebih rendah dari rencana awal 4,54 PDB dan turun dibawah 3“ PDB lebih cepat satu tahun dari aturan UU 2/2020," pungkasnya. (*)