Jatam Kaltim Tuding Aktivitas Tambang Biang Kerok Banjir di Berau

share on:
Air Sungai Kelay meluap di areal pertambangan PT RUB (istimewa)

UPDATEINDONESIA.COM- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan banjir di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur kembali meningkat jika terjadi hujan lebat.

"Banjir saat ini sudah mulai surut, namun apabila terjadi hujan, banjir diperkirakan akan naik kembali," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati, sebagimana dilansir cnnindonesia.com Selasa (18/5).

Raditya menyebut banjir di Berau disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi disertai luapan air Sungai Kelay dan Sungai Segah sejak Kamis, 13 Mei 2021.

Berdasarkan data BNPB, hingga Selasa (18/5/2021), banjir dengan ketinggian hingga 2 meter menerjang sedikitnya 2.507 unit rumah di 4 kecamatan, yakni Segah, Kelay, Teluk Bayur, dan Sambaliung.

Tidak hanya itu, banjir juga menjebol tanggul tambang batubara PT. Rantaupanjang Utama Bhakti (RUB) yang posisinya bersisian dengan daerah aliran sungai (DAS). Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim lantas menuding musibah ini bertalian dengan aktivitas ekstraksi emas hitam alias batu bara di kawasan itu.

Berdasarkan fakta temuan Jatam Kaltim yang dirilis pada 18 Mei 2021, dari total 94 konsesi tambang batubara (93 IUP dan 1 PKP2B) yang diterbitkan oleh pemerintah di Kabupaten Berau, terdapat 20 konsesi tambang batubara yang berada di sisi Sungai Segah dan Sungai Kelai. Tujuh konsesi tambang di antaranya berada di hulu Sungai Kelai.

Dari jumlah tersebut, terdapat 16 perusahaan yang telah melakukan penambangan. Salah satunya, PT Berau Coal dengan izin konsesi lahan seluas 118.400 hektar membentang dari hulu Sungai Kelay hingga Sungai Segah.

Selain itu, masih versi Jatam Kaltim, sepanjang tahun 2020 hingga 2021, terdapat 11 lokasi tambang ilegal yang beroperasi di Kabupaten Berau, semua terkonsentrasi di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Tanjung Redeb, Teluk Bayur, dan Kecamatan Gunung Tabur.

Selain kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang batubara, JATAM Kaltim juga menilai alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan sawit skala besar di wilayah hulu sungai menjadi penyebab bencana banjir terbesar dalam kurun waktu 20 tahun terakhir di Kabupaten Berau.

Atas fakta dan temuan tersebut, Jatam Kaltim merekomendasikan 4 poin tuntutan kepada pemerintah. Di antaranya mendesak pemerintah segera melakukan audit lingkungan secara menyeluruh kepada semua perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Berau.

Kemudian, membekukan sementara seluruh aktivitas tambang selama proses audit berlangsung, menindak tegas perusahaan tambang yang terbukti menyalahi regulasi, dan segera pulihkan seluruh kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas tambang batubara di Kabupaten Berau. (*)

 

Fakta-fakta temuan Jatam Kaltim, sebagaiman dilansir www.jatam.org

1. Dari total 94 konsesi tambang batubara (93 IUP dan 1 PKP2B) yang diterbitkan oleh pemerintah di Kabupaten Berau, terdapat 20 konsesi tambang batubara yang berada di sisi Sungai Segah dan Sungai Kelai. Dari jumlah tersebut, 7 konsesi tambang di antaranya berada di hulu Sungai Kelai. JATAM Kaltim menduga bahwa praktik penambangan di hulu Sungai Kelay dan Sungai Segah menjadi biang kerok pemicu banjir yang terjadi beberapa tahun ini di Kabupaten Berau. 

2. Dari total 94 izin tambang di Berau, terdapat 16 perusahaan tambang yang telah melakukan penambangan. Namun daya rusaknya sudah sangat parah, apalagi jika seluruh perusahaan tambang itu beroperasi.

3. PT. Berau Coal adalah satu-satunya tambang yang status PKP2B di Kabupaten Berau. Total luas konsesi perusahaan ini sebanyak 118.400 hektar, terbentang dari hulu Sungai Kelai hingga Sungai Segah. Dari citra satelit, nampak telah terjadi pembukaan dan pengrusakan hutan dari aktivitas tambang PT. Berau Coal di hulu kedua sungai tersebut.

4. Sepanjang tahun 2020 hingga 2021, terdapat 11 lokasi tambang ilegal yang beroperasi di Kabupaten Berau, semua terkonsentrasi di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Tanjung Redeb, Teluk Bayur, dan Kecamatan Gunung Tabur.

5. Bukan hanya tambang batubara, alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan sawit skala besar di wilayah hulu sungai menjadi penyebab banjir bandang yang terjadi pada tanggal 12 Mei kemarin.

6. Jarak antara tepi lubang tambang Rantaupanjang Utama Bhakti (RUB), perusahaan yang tanggul tambangnya jebol dengan Sungai Kelay hanya ±400 meter. Dengan demikian, PT. RUB diduga telah melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 04 Tahun 2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha dan  atau/ Kegiatan Penambangan Terbuka Batubara yang mensyaratkan batas minimal jarak adalah 500 meter. Tidak hanya PT. RUB, sebagian besar konsesi-konsesi tambang yang diterbitkan pemerintah telah melanggar Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kaltim No.1 tahun 2016 yang menyatakan jarak minimal tambang dengan pemukiman adalah 1 KM. 

7. Dalam Struktur Pemegang Saham dan Pengurus PT. RUB terdapat nama Hanifah Husein yang menjabat sebagai Direktur Utama. Hanifah Husein adalah istri dari Ferry Mursyidan Baldan, mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di periode pertama Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla. Istri Ferry Mursyidan Baldan juga terhubung dengan 2 perusahaan tambang lainnya, yakni PT. Syahid Berau Bestari dan PT. Syahid Indah Utama. 

8. Hingga tahun 2018, terdapat 123 lubang tambang batubara di Kabupaten Berau, dan perusahaan dengan jumlah lubang tambang terbanyak adalah PT.Berau Coal, yakni sebanyak 45 Lubang Tambang.

9. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan 11 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) kepada 7 perusahaan tambang batubara di Kabupaten Berau. Total luas IPPKH tersebut yaitu 10.490,6 hektar. PT. Berau Coal adalah perusahaan yang mendapatkan IPPKH paling banyak dan terluas, yaitu 4 IPPKH dengan luas mencapai 5.844,27 hektar. Sedangkan, urutan kedua di pegang oleh PT. Nusantara Berau Coal (NBC) sebanyak 2 IPPKH dengan luas 1935,18 hektar. PT.NBC merupakan perusahaan milik Prabowo Subianto, Ketua Partai Gerindra yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju Jokowi - Ma'ruf.