Kemenaker Kantongi 5.589 Aduan THR, Ribuan Pengusaha Bakal Disanksi

share on:
Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi

UPDATEINDONESIA.COM- Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi mengklaim sudah mengantongi 5.589 aduan THR Keagamaan, sejak Posko THR Virtual dibuka 8 April 2022. Terdiri dari 3.003 pengaduan online dan 2.586 konsultasi online. Khusus aduan online sebanyak 54 persen dan 46 persen konsultasi online.


Rincian 3.003 aduan online berasal dari 1.736 perusahaan. Terdiri dari 1.430 aduan THR tak dibayarkan oleh 833 perusahaan, 1.216 aduan jumlah THR tak sesuai ketentuan dari 695 perusahaan, dan 357 aduan THR terlambat disalurkan oleh 208 perusahan.


Dari jumlah itu, sebanyak 72 aduan sudah ditindaklanjuti dan 1.664 laporan sedang diproses. Begitupun mengenai laporan konsultasi THR. Dari 2.586 total laporan yang masuk, sebanyak 1.708 kasus diantaranya sudah diselesaikan. Sisanya, 878 kasus masih diproses.


"Hingga pukul 19.00 WIB atau H+2 lebaran, jumlah konsultasi dan pengaduan yang masuk Posko THR 2022 sebanyak 5.589 laporan," demikian pernyataan terbaru Anwar Sanusi dalam situs resmi Kemnaker, Rabu (4/5/2022).


Anwar Sanusi mengatakan berdasarkan hasil rekapitulasi virtual Posko THR 2022 di seluruh Indonesia pada H+2 lebaran, terjadi penurunan jumlah konsultasi online sebesar 46 persen dibandingkan sehari sebelumnya, yakni 47 persen dari jumlah persentase konsultasi online.


Kemudian, tutur Anwar, jika dilihat dari data sebaran daerah pelaporan, DKI Jakarta tercatat sebagai yang tertinggi dengan 930 jumlah laporan, disusul Jawa Barat (614), Banten (322), dan Jawa Timur (288). Rincian aduan di DKI Jakarta antara lain sebanyak 416 aduan THR tak dibayarkan, 377 aduan THR tak sesuai ketentuan, dan 137 aduan THR terlambat bayar.


“Daerah terendah kasus pelaporan adalah Papua dan Kalimantan Utara. Masing-masing hanya terdapat 2 laporan dengan pokok pengaduan THR tak dibayarkan dan THR tidak sesuai dengan ketentuan,” ujar Anwar.


Adapun sanksi yang diberikan kepada pengusaha yang tak membayar THR atau membayar THR tapi tak sesuai ketentuan, berdasarkan Pasal 79 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, bervariasi.


“Mulai teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha,” pungkasnya. (*)