Mendagri Imbau Gubernur Bentuk Tim Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah

share on:
Mendagri Tito Karnavian saat menggelar pertemuan dengan KPK bicarakan penjagaan anggaran (Dok. Kemendagri)

UPDATEINDONESIA.COM- Pemerintah memastikan akan memfasilitasi Pemerintah Daerah (Pemda) menyelesaikan tapal batas wilaya. Hal itu agar tidak menghambat investasi. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyatakan kepastian hukum dan batas daerah yang tegas mutlak diperlukan untuk kemudahan berusaha di daerah.

“Upaya itu diharapkan dapat berdampak pada terbukanya lapangan kerja secara luas,” tegas Tito melalui keterangan tertulis dilansir infopublik.id, Jumat (30/4/2021).

Tito menyebut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2021, turunan UU Cipta Kerja mengamanatkan penyelesaian tata ruang sebagai salah satu hambatan untuk kemudahan berusaha di daerah.

“Masih ada daerah yang belum memiliki kepastian tata ruang yang jelas karena batas wilayah antar kabupaten kota, provinsi, itu ada yang tidak jelas,” sambungnya.

Dari total 979 segmen batas daerah yang terdata di Kemendagri, sebanyak 668 segmen daerah telah berstatus diselesaikan, dengan rincian 138 segmen antar-provinsi dan 530 segmen antar-kabupaten kota.

Tinggal 311 segmen batas daerah yang statusnya belum diselesaikan, dengan rincian 27 segmen antar-provinsi dan 284 segmen antar kabupaten kota. Daerah-daerah yang batasnya belum ditetapkan, masih ngambang. Saat ini jumlahnya masih 311. 

Mendagri bersama pemda setempat akan melaksanakan percepatan penyelesaian penegakan batas wilayah tersebut. Kami telah membentuk tim dalam rangka mengakomodir dan memfasilitasi percepatan batas daerah ini,”

“Dalam waktu sampai 2 Juli, tidak ada kesepakatan, berita acara tidak dibuat, maka PP ini memberikan amanat dan mandat, Mendagri berwenang memutuskan paling lama 1 bulan artinya sampai dengan 2 Agustus,” ujarnya.

Tito  berharap, gubernur dapat membuat tim serupa guna percepatan penyelesaian batas daerah antar kabupaten kota. Atas dasar fasilitasi dari pemerintah pusat, dan kerja sama dengan pemerintah daerah ini, diharapkan penyelesaian segmen batas daerah dapat segera diselesaikan maksimal lima bulan sejak PP ditetapkan. (*)