Nasib 2,4 Juta Tenaga Honorer Moncer di Tangan Isran

share on:
Ilustrasi tenaga honorer

UPDATEINDONESIA.COM- Nasib 2,4 juta tenaga honorer perlahan tuai titik terang. Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas telah menyepakati usulan asosiasi kepala daerah yang menginginkan tenaga honorer tetap diberdayakan hingga beberapa tahun ke depan.

 

"Hari ini kami sedang meng-exercise, mencari alternatif terbaik untuk tenaga non-ASN di seluruh Indonesia. Dan tadi sudah mulai mengerucut ada beberapa alternatif yang nanti akan dirumuskan ulang oleh asosiasi kepala daerah," ungkap Abdullah Azwar.

 

Sebelumnya, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) melakukan pertemuan dengan Menpan-RB di Jakarta, Rabu (18/1/2023).

 

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor selaku Ketua APPSI secara tegas meminta agar tidak ada pemberhentian atau pemecatan ataupun PHK bagi honorer. Menpan-RB sepakat dengan itu. Namun mesti dirumuskan alternatifnya.

 

Sebab, opsi pengangkatan seluruh tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) juga tidak memungkinkan bagi keuangan negara. 

 

Sebaliknya, pemberhentian tenaga honorer secara menyeluruh justru berpotensi menimbulkan gejolak dan menghambat penyelenggaraan pelayanan publik.

 

"Pada prinsipnya semua bersepakat tidak akan ada pemberhentian hingga ditemukan rumusan terbaik untuk nasib para tenaga honorer," tutur Abdullah Azwar.

 

Wacana penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah berlaku mulai 28 November 2023. Keputusan tersebut tertuang dalam surat Menpan-RB No.B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022.

 

Namun belakangan wacana itu terancam batal lantaran banyak kepala daerah yang menentang kebijakan tersebut. (*)