Perjelas Status Lahan Proyek Kilang, DPRD Panggil PT Badak NGL

share on:
Rapat Komisi 1 DPRD Bontang Bersama PT Badak, BPN dan DPKPP

UPDATE.BONTANG – Komisi 1 DPRD Kota Bontang mempertanyakan kejelasan lahan proyek kilang Pertamina yang sempat terlibat sengketa dengan warga sekitar.

Sebelumnya lahan seluas 400 hektar tersebut diduga kepemilikannya tumpang tindih dengan beberapa kelompok tani, diantaranya Pada Idi Pada Elo, Sipatuo dan Hasanuddin Hakam.

Dikatakan Ketua Komisi 1 DPRD Bontang, Agus Haris upaya ini dilakukan untuk mendorong Pemerintah Kota menindaklanjuti ke Provinsi agar membentuk tim mediasi antara PT Badak dengan masyarakat.

" Dari hasil rapat ini, kita akan minta Pemerintah Bontang untuk menindaklanjuti ke Provinsi, biar segera dibentuk tim mediasi antara PT Badak dengan masyarakat,agar lebih jelas mana saja lahan yang di klaim warga dan sudah disertifikasi oleh PT Badak," papar Agus Haris pada Rapat dengar pendapat, Senin (27/5/2019).

Hardi Bahruddin, perwakilan managemen Badak LNG memaparkan lahan tersebut telah tersertifikasi atas nama Kementrian Keuangan dan tidak ada lagi permasalahan dengan warga sekitar.

" Sebagian lahan sudah tersertifikasi dan sudah clear juga dengan warga atau kelompok tani yang mengklaim," jelasnya.

Sementara  terkait letak dan luasan lahan sengketa, Hardi mengatakan tidak bisa menjelaskan secara rinci karena merupakan  wewenang Pertamina.

"Bukan wewenang kami untuk menjelaskan, itu ranahnya Pertamina," ungkapnya.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang ikut hadir dalam rapat tersebut juga belum bisa menyebutkan lahan - lahan mana saja yang sudah tersertifikasi. Namun ada sekitar 192 hektar.

" Belum bisa kami sebutkan secara detail, karena harus membuka dokumen yang ada dikantor, tapi kalau tidak salah ingat ada sekitar 192 hektar," papar Sabiss, perwakilan BPN Bontang.

Sementara Narkoji, perwakilan Dinas Perunahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Bontang mengatakan pihaknya akan segera mengirimkan surat kepada Pemerintah Provinsi untuk melanjutkan pembahasan ini.

"Dulu  sudah pernah kami surati cuma belum ada tanggapan, jadi setelah lebaran akan kami kirimi surat lagi,"

Rapat dengar pendapat ini juga sebagai bahan penyusunan laporan akhir masa jabatan Komisi 1 DPRD Bontang yang akan segera berakhir beberapa bulan kedepan.


share on: