Pola Penyekatan PPKM Darurat Atau Level 4 di Bontang Berubah

share on:
 Wali Kota Bontang - Basri Rase

UPDATEINDONESIA.COM- Pemkot Bontang, Kalimantan Timur merubah pola penyekatan PPKM Darurat dari skala besar menjadi mikro. Keputusan tersebut berdasarkan hasil analisa dan evaluasi Tim Satgas COVID-19.

"Mulai malam ini penyekatan di pusat kota tidak ada lagi. Diganti dengan patroli," ujar Wali Kota Bontang Basri Rase, Senin (19/7/2021).

Ia menyebut nantinya titik penyekatan dalam kota akan dipusatkan di tiap RT yang berstatus zona merah. Sementara penyekatan di pintu masuk wilayah Bontang tetap akan dijaga ketat.

“Tiap kelurahan wajib memaksimalkan peran Garda Isoman dan Forum RT dalam melakukan pengawasan serta penyekatan di zona paling banyak warga terpapar virus corona,” tegasnya.

Basri menegaskan, perubahan pola penyekatan ini tindak bertentangan dengan instruksi pemerintah pusat karena tetap dilakukan di dalam kota.

Selain itu, Basri juga memerintahkan Dinas Kesehatan supaya segera memetakan data warga yang terpapar virus corona atau COVID-19. Terutama yang bermukim di Kelurahan Belimbing, Loktuan, Guntung dan Api-Api.

Ia menilai empat wilayah tersebut saat ini tergolong paling tinggi sebaran kasus COVID-19. Jika hasilnya mayoritas berstatus karyawan perusahaan industri, maka Pemkot Bontang akan berkoordinasi dengan pimpinan perusahaan tempat mereka bekerja.

“Kami akan minta perusahaan ikut memikirkan penanganannya. Misalnya, karyawan tidak cuti di luar kota. Kemudian jika memungkinkan Turn Around (TA) ditunda dulu karena situasi saat ini dalam kondisi darurat,” tutur Basri.

Dihari yang sama, pemerintah memutuskan untuk mengganti sebutan atau istilah PPKM Darurat menjadi PPKM level 1 hingga level 4 dalam Rakor Evaluasi Penerapan PPKM di Indonesia yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Saat ini, tercatat ada empat kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang ditetapkan sebagai kategori Level 4 tingkat penyebaran COVID-19 di luar pulau Jawa dan Bali. Meliputi Balikpapan, Bontang, Berau, dan Samarinda. (*)