Sanksi Bagi Kepala Daerah Yang Menolak PPKM Darurat

share on:
Penyekatan arus lalu lintas selama PPKM Darurat di kota Bontang, Kalimantan Timur

UPDATEINDONESIA.COM- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan mengenai sanksi yang dapat dikenakan bagi kepala daerah yang menolak Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat COVID-19.

“Gubernur, bupati, dan wali kota yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam instruksi menteri ini, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara,’’ ujarnya.

Tito menilai PPKM darurat Covid-19 tergolong program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. “Mengacu pada Pasal 67 Huruf (f), dan Pasal 68 Ayat (1), maka pemerintah pusat bisa memberikan surat teguran kepada kepala daerah,” tegas Tito.

Sementara itu, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers 1 Juli lalu menegaskan jika surat teguran dua kali berturut-turut diabaikan maka kepala daerah bisa memberhentikan sementara waktu, selama tiga bulan.

“Bahkan, bila selesai menjalani pemberhentian sementara tiga bulan, dan tetap menolak maka kepala daerah bisa diberhentikan secara permanen,” tegasnya.

Ketentuan PPKM darurat Covid-19 wilayah Jawa dan Bali mulai berlaku sejak 3-20 Juli dan 12-20 Juli bagi 15 daerah di luar Jawa-Bali. Seperti Kota Pontianak, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Berau. Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kota Bandar Lampung, Kota Mataram, Kota Sorong, Manokwari, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Medan, dan Kota Singkawang.

Sedangkan kabupaten dan kota yang tidak termasuk ke dalam cakupan PPKM darurat Covid-19, tetap diminta memberlakukan PPKM Mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa maupun kelurahan. (rus)