Sebelum Digerebek Bawaslu, Peneliti LSI Denny JA Akui Gunakan Biaya Survei Dari Keuntungan Konsultan Politik

share on:
Bawaslu Bontang bubarkan acara Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA)

UPDATEINDONESIA.COM- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bontang, membubarkan konferensi pers Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA) di Cafe Kuala, Ahad (1/11/2020) malam.

 

Namun sebelum itu, peneliti LSI Denny JA Fadhli Fakhri Fauzan mengakui menggunakan dana survei dari keuntungan konsultan politik. “LSI Denny JA kan konsultan politik. Jadi, biaya survei dianggarkan dari keuntungan konsultan politik,” ujarnya.

 

Tidak hanya itu, LSI Denny JA juga mengklaim telah memenangkan sebanyak 4 Pemilihan Presiden, 35 Pemilihan Gubernur, dan 68 Pemilihan Kepala Daerah sejak 2004.

 

“Kami tidak pernah luput dari agenda politik. Baik di level daerah, Provinsi, maupun Nasional. Bahkan pada Pilpres 2004 kami mendampingi SBY sebagai konsultan politik. Lalu di periode kedua SBY dan terakhir dua periode era Jokowi,” lanjutnya.

 

Fadhli menyebut proses konsultan politik tidak lepas dari data awal yang didapatkan dari survei. “Survei dilakukan berdasarkan metode ilmia yang bisa dipertanggung jawabkan,” pungkasnya.

 

Diberitakan sebelumnya, rilis hasil survei terbaru tingkat popularitas dan elektabilitas pasangan kandidat calon walikota pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bontang 2020 yang dilakukan LSI Denny JA dibubarkan oleh Bawaslu setempat.

 

Ketua Bawaslu Bontang, Nasrullah mengatakan pembubaran dilakukan pihaknya lantaran LSI Denny JA tidak mendapat izin resmi dari KPU Bontang. Sejauh ini yang terdaftar hanya Indobarometer. LSI Denny JA belum.” tutur Nasrullah.

 

Merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 47 menyebutkan bahwa Lembaga Survei yang menyebarluaskan hasil survei elektabilitas kandidat calon kepala daerah wajib terdaftar di KPU setempat paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara.

 

Di dalam ketentuan tersebut, KPU setempat juga mewajibkan lembaga survei melampirkan surat pernyataan tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon serta melaporkan sumber pendanaan. (*)

 

 


share on: