Sempat Tertunda, Debat Perdana Pilkada Bontang Digelar Besok Malam

share on:
dok.KPU Bontang

UPDATEINDONESIA.COM- Jadwal debat kandidat calon wali kota dan wakil wali kota di Pilkada Bontang yang sempat tertunda, akhirnya bisa digelar di Hotel Grand Mutiara, Sabtu (7/11) esok.
 

Dikutip dari situs resmi KPU Bontang, debat perdana tak banyak berubah dari rundown sebelumnya. Hanya moderator dan lembaga hak siar berganti, yang lain tetap.
 

Sesuai jadwal, debat kandidat bertema "Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Memajukan Daerah dan Penanganan Covid-19" bakal disiarkan "live" TVRI Kaltim mulai pukul 20.00 WITA.

Komisioner KPU Bontang, Saparuddin dalam pernyataan resminya, Kamis pekan lalu menyebut, tema tersebut sengaja dipilih supaya publik bisa menilai strategi dan kebijakan dari masing-masing calon pemimpin Bontang.
 

Nantinya debat terbagi menjadi enam segmen. Sesi pertama penyampaian visi misi. Kedua untuk pendalaman visi misi, ketiga yaitu melempar pertanyaan dari calon pertama ke calon kedua kemudian kembali ditanggapi calon pertama.
 

Kemudian sesi keempat adalah menjawab pertanyaan dari Tim Perumus yang dibacakan oleh moderator. Segmen berikutnya yakni pertanyaan yang sama untuk semua calon dari Tim Perumus, juga dibacakan oleh moderator. Segmen terakhir adalah closing statement dari masing-masing calon kandidat.
 

Safaruddin memastikan debat perdana tetap mengacu pada Protokol Covid-19. Jumlah orang yang diperbolehkan masuk ke ruangan debat publik dibatasi. Hanya sekitar 25-30 orang atau setengah dari kapasitas ruangan.
 

Terdiri dari pasangan calon sebanyak 4 orang, KPU 5 orang, Bawaslu 2 orang, Tim Kampanye masing-masing pasangan calon 8 orang, pendamping pasangan calon dan LO sekitar 6 orang.
 

“Sementara simpatisan paslon yang hadir disiapkan layar nonton bareng (nobar) di luar gedung," tungkasnya.
 

Sebelumnya KPU Bontang memutuskan menunda debat perdana antara Basri Rase - Najira dan Neni Moerniaeni - Joni Muslim lantaran menuai gejolak.

 

Publik mempertanyakan Independensi KPU Bontang selaku pihak penyelenggara karena menunjuk moderator yang pernah berafiliasi dengan partai politik. Begitupun lembaga hak siar yang direkturnya tercatat sebagai anggota aktif dari salah satu parpol. (*)


share on: