Setelah LSI Denny JA, Giliran Aktivitas PusdeHAM Dihentikan Bawaslu

share on:
Aktivitas LSI Denny JA sebelum dihentikan oleh Bawaslu Bontang

BONTANG- Setelah pemaparan hasil survei LSI Denny JA. Giliran aktivitas survei Pusat Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (PusdeHAM) dihentikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bontang, Kamis (19/11/2020).

Ketua Bawaslu Bontang mengatakan penghentian terpaksa dilakukan oleh jajarannya lantaran lembaga survei tersebut tak terdaftar di KPU Bontang. Hal ini sebagai langkah pencegahan terhadap kegiatan yang dapat memicu konflik ditengah masyarakat.

“Yang melakukan survei 4 orang di wilayah Bontang Selatan. Tetapi yang tertera dalam surat tugas ada 6 orang. Tadi yang kami bawa ke kantor satu orang, kemudian koordinator mereka berinisiatif datang kesini,” kata Nasrullah saat ditemui sejumlah awak media di Kantor Bawaslu Bontang, Kamis petang.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Bawaslu. Keenam orang tersebut berencana melakukan survei selama empat hari kedepan namun berhasil dihentikan saat hari pertama melakukan kegiatan survei.

"Dua orang yang diperiksa berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Salah satu surveyor berstatus Mahasiswa," lanjut Nasrullah.

Adapun barang bukti yang jadi temuan Bawaslu antara lain daftar pertanyaan seputar pemilihan kepala daerah di Bontang.

Sementara itu, Komisioner KPU Bontang Divisi Hukum Saparuddin memastikan pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin kepada Lembaga Survei PusdeHAM.

Pasalnya, hingga pendaftaran ditutup pada 8 November lalu hanya ada tiga lembaga survei terdaftar. Diantaranya, Indo Barometer, Lingkar Strategi Indonesia (LSI), dan Jaringan Isu Publik (JIP).

Sementara yang belum terdaftar di KPU Bontang tidak diperkenankan melakukan aktivitas survei. Ketentuan tersebut diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2017. (*)


share on: