Tolak Omnibus Law, DPRD Bontang Akan Bersurat Ke Pusat

share on:
Ketua DPRD Bontang Adi Faisal Sofyan Hasdam (kemeja biru) didampingi Wakil Ketua Agus Haris

UPDATEINDONESIA.COM- Desakan banyak pihak yang menyarankan agar DPRD Bontang segera bersikap atas gejolak penolakan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law, terjawab.

Ketua DPRD Bontang Andi Faisal Sofyan Hasdam mengatakan pihaknya akan segera bersurat ke Pjs Wali kota dalam menyikapi persoalan ini.

"Pernyataan resmi dari Pemkot dan DPRD nanti akan dibawa ke pemerintah pusat,” kata Andi Fais saat turun bersama Wakil Ketua DPRD Agus Haris bersama dua  anggota Komisi I DPRD, Muhammad Irfan dan Raking turun menemui massa Aliansi Ormas Bontang menggelar aksi serupa di Pertigaan Ramayana, Jumat (9/10) pagi.

Politisi Golkar itu juga tegas menyatakan sikap untuk berada di barisan demonstran. Menentang kebijakan yang dinilai menyengsarakan buruh. Selain itu, ia juga akan menyampaikan usulan dari seluruh elemen masyarakat kepada kader partai di pusat.

“Sebagai perpanjangan tangan aspirasi masyarakat di daerah tentu kami akan sampaikan ke pusat bahwa situasi di Bontang mayoritas masyarakat menolak Undang-Undang Omnibus Law,” tungkasnya.

Putra Andi Sofyan Hasdam itu pun mewanti-wanti masyarakat yang turun menyuarakan aspirasi supaya tidak anarkis. Apalagi merusak fasilitas umum. “Boleh menyuarakan aspirasi tapi jangan anarki,” pintahnya.

Sebelumnya, delombang unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law akhir-akhir ini masif terjadi di Bontang,  Kalimantan Timur. Setelah sehari sebelumnya ratusan mahasiswa bersama federasi serikat buruh yang tergabung dalam "Aliansi Bontang Melawan" menduduki gedung DPRD. Giliran Aliansi Ormas Bontang menggelar aksi serupa di Pertigaan Ramayana pada Jumat (9/10) pagi. (Ian)


share on: