UPDATEINDONESIA.COM- Wakil Ketua I DPRD Kutim, Sayid Anjas menilai upaya pemkab daerah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan belum maksimal. Kekurangan pegawai yang tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diklaim menjadi hambatan. Terutama instansi yang pelayanannya bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Beberapa OPD memang masih kekurangan tenaga teknis yang kompeten. Umumnya mereka kadang hanya memiliki operator untuk menjalankan tugas-tugas penting," ujar Anjas beberapa waktu lalu.
Menurut Anjas, salah satu instansi yang menghadapi masalah tersebut adalah Dinas Koperasi dan UMKM. Padahal OPD ini berperan penting dalam mendukung sektor usaha kecil dan menengah. Sayangnya mereka belum memiliki kapasitas pegawai yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Karenanya untuk mengatasi persoalan itu, DPRD menyebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) harus segera mengambil langkah konkret. Ia menekankan bahwa pelayanan publik yang optimal merupakan prioritas utama yang harus diutamakan oleh pemerintah daerah.
"Sering kali alasan keterlambatan pelayanan adalah kurangnya operator atau tenaga teknis. Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah" tandasnya..
Anjas juga menekankan bahwa jika persoalan ini berterkaitan dengan keterbatasan anggaran, maka DPRD siap mendukung penambahan alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pegawai, termasuk pemberian insentif yang layak.
"Jika kendalanya anggaran, DPRD siap mendukung penambahan. Begitu juga dengan insentif pegawai. Yang penting, pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar dan tidak ada keterlambatan," tambahnya.
Menutup pernyataannya, Anjas menekankan pentingnya pelayanan publik yang optimal sebagai tanggung jawab bersama pemerintah dan DPRD. "Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan memuaskan harus menjadi prioritas untuk memastikan kenyamanan masyarakat," pungkasnya. (adl)