Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Muhammad Jusuf Kalla (JK) didampingi kuasa hukumnya.
UPDATEINDONESIA.COM- Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Muhammad Jusuf Kalla (JK) membocorkan sejumlah saran yang diusulkan ke pemerintah usai pertemuan dengan tokoh nasional, aktivis, akademisi, birokrat, hingga pengusaha di kediamannya pada awal Maret 2026.
JK menyebut pertemuan tersebut membahas berbagai isu krusial, mulai dari arah kebijakan ekonomi, kepemimpinan lintas generasi, diplomasi, hingga komunikasi publik. Namun, satu poin yang paling disorot adalah kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah yang dinilai berdampak serius.
JK mengungkapkan, seluruh masukan itu telah dirangkum dan dikirimkan secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Dokumen tersebut bahkan sudah diterima oleh kantor presiden pada 25 Maret 2026.
“Usulan tertulis tersebut telah diserahkan ke Presiden dan diterima kantor presiden,” ujar JK, Minggu (5/4/2026).
BACA JUGA : Jusuf Kalla Sampaikan Duka Cita atas Gugurnya Prajurit TNI dalam Misi Perdamaian di Lebanon
Menurutnya, pertemuan itu menjadi ruang refleksi berbagai kalangan untuk membedah arah bangsa sekaligus menyuarakan kegelisahan atas situasi kepemimpinan nasional saat ini.
Salah satu kekhawatiran utama yang mencuat adalah kebijakan efisiensi anggaran pusat yang berdampak pada berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD). JK menilai, langkah tersebut berpotensi mengaburkan esensi otonomi daerah.
“Dengan efisiensi atau apapun namanya, pengurangan dana transfer daerah membuat semangat otonomi menjadi buram dan tidak jelas,” tegasnya.
Ia pun membandingkan kondisi saat dirinya masih menjabat wakil presiden. Kala itu, alokasi dana transfer ke daerah rata-rata mencapai 30 persen dari APBN. Sementara saat ini, angkanya disebut turun drastis menjadi sekitar 17 persen.
Penurunan tersebut, lanjut JK, berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Banyak kepala daerah kesulitan menjalankan pembangunan, terutama perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan rusak akibat pemangkasan tersebut.
Ia menyebut, keterbatasan anggaran membuat sejumlah program daerah terpaksa tertunda, lantaran dana dialihkan untuk kebutuhan lain seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Kondisi ini, menurut JK, harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat agar semangat otonomi daerah tidak sekadar menjadi jargon, melainkan tetap hidup dalam kebijakan yang berpihak pada daerah. (*)
