Gedung KPK
UPDATEINDONESIA.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang ratusan anak muda dari kalangan mahasiswa dan aktivis lingkungan yang tergabung dalam berbagai komunitas dan lembaga swadaya masyarakat untuk berdiskusi tentang Melawan Korupsi di sektor Sumber Daya Alam (SDA), Jumat, (25/1/2019).
Diskusi Pusat Edukasi Antikorupsi tersebut menghadirkan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, Direktur World Resources Indonesia (WRI) Nirarta Samadhi, dan pendiri Foreign Policy Community of Indonesia Dino Patti Djalal sebagai narasumber.
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyatakan penyelamatan sumber daya alam di Indonesia dan dunia dinilai penting karena paru-paru dunia.
Sebagai seorang aktivis lingkungan yang sudah berkecimpung lebih dari dua puluh tahun di dunia hukum lingkungan, Syarif menyadari betul bahwa sumber daya alam adalah kekayaan paling besar yang dimiliki Indonesia.
Menurut dia, Indonesia kesulitan menjaga sumber daya alam yang dimiliki karena pejabat yang tidak Amanah dalam mengemban tugasnya.
Meski begitu, Syarif mengimbau generasi muda untuk tidak menyerah dalam melindungi tanah air dari kerusakan lingkungan akibat maraknya praktik korupsi.
“Anak muda bisa berkontribusi bahkan hanya menggunakan sosial media untuk melakukan gerakan demi sebuah perubahan,” kata dia.
Semntara itu, Dino Patti Djalal sepakat dengan pernyataan Syarif. Menurutnya, melawan korupsi memang sangat sulit, namun ia tetap optimistis Indonesia bisa melawan korupsi seperti Hong Kong.
“Korupsi sudah lama sekali terjadi. Ini terjadi karena mereka kongkalikong dan melindungi satu sama lain,” ujar Dino.
Direktur World Resources Indonesia (WRI), Nirarta Samadhi menambahkan bahwa dampak korupsi di sektor SDA bukan hanya kerusakan lingkungan dan hilangnya uang negara, namun bisa menjadi sumber bencana alam.
Nirarta Samadhi menilai SDA yang tidak lestari erat kaitannya dengan korupsi. Misalnya pemberian izin di kawasan lindung karena suap.
“Ini bisa terjadi karena sistem tata kelola yang kurang memadai. Selain itu, korupsi sumber daya alam juga bisa terjadi karena pemerintah yang kurang transparan terhadap masyarakat,” lanjut dia.
Pengelolaan SDA rawan praktik korupsi juga bisa memperburuk intensitas dan dampak bencana. Misalnya pengelolaan hutan di hulu DAS Ciliwung. DAS Ciliwung sudah kehilangan tutupan hutan secara masif. Kondisi ini terjadi karena 50 persen wilayahnya sudah di konvensi jadi lahan perkotaan. Akibatnya tanah di Jakarta menurun 2 Sentimeter setiap tahunnya.
“Bahaya seperti ini bisa kita cegah dan kita lawan bersama. Generasi milenial bisa melakukan banyak hal untuk membantu KPK melindungi alam dari kerusakan lingkungan akibat korupsi. Lewat sebuah telepon genggam, generasi milenial bisa melakukan sebuah perubahan,” pungkasnya. *
