Menteri BUMN RI Rini Soemarno meninjau stok pupuk bersubsidi di Gudang Lini II Pasir Hayam di Cianjur, Jawa Barat
UPDATEINDONESIA.COM - Menteri BUMN RI, Rini Soemarno dalam agenda kerjanya ke Gudang Lini II Pasir Hayam di Cianjur, Jawa Barat memastikan stok pupuk bersubsidi aman hingga tiga bulan kedepan.
“Pupuk Indonesia saat ini sudah menyiapkan pupuk bersubsidi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tiga bulan kedepan,” kata Rini Soemarno, didampingi Direktur Utama Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat dan Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Achmad Tossin Sutawikara, Jumat (8/2/2019)
Diketahui lawatan Menteri BUMN ke Gudang Lini II Pasir Hayam di Cianjur, Jawa Barat untuk memastikan komitmen PT Pupuk Indonesia dalam menyalurkan pupuk dengan baik dan lancar.
Disamping itu Rini juga menekankan supaya BUMN terus meningkatkan efisiensi dan pelayanan agar petani bisa mendapatkan pupuk pada saat membutuhkan. Salah satunya dengan menyediakan pupuk non subsidi di kios-kios.
“Pupuk Indonesia harus lebih meningkatkan efisiensi sehingga biaya produksi pupuk bisa lebih rendah lagi” pesan Rini.
Karena menurutnya, Permen Kementerian Pertanian Nomor 47/Permentan/PP.130/12/2018, Pupuk Indonesia di jatah alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 8,8 juta ton. “Tercatat hingga 31 Januari 2019 pupuk bersubsidi di tingkat Nasional telah diserap sebanyak 867 ribu ton atau 10% dari alokasi tahun 2019,” tutup Rini.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat mengklaim, Pupuk Indonesia terus menjalankan berbagai strategi untuk menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi agar penyalurannya selalu optimal. Salah satu strateginya adalah mewajibkan setiap Anak Usaha Produsen pupuk yang tergabung dalam Pupuk Indonesia Grup untuk menyediakan stok pupuk bersubsidi dan non subsidi hingga lini IV atau Kios Pupuk.
Upaya lainnya ialah optimalisasi alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia di masing-masing Kabupaten/Kota serta mendorong distributor dan kios untuk mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi.
“Untuk memastikan penyaluran pupuk berjalan dengan optimal terutama sepanjang momentum musim tanam hingga Maret, kami telah mengantisipasi dengan meningkatkan sistem monitoring distribusi, menambah jumlah tenaga pemasaran di daerah dan juga memperkuat armada transportasi darat dan laut," lanjut dia.
Pupuk Indonesia juga memastikan stok pupuk Nasional selalu terjaga dan distribusinya tidak terganggu. Hingga 7 Februari 2019 stok pupuk subsidi Nasional di Lini III (gudang yang berlokasi di Kabupaten) dan Lini IV (kios resmi) total sebesar 1,39 juta ton.
Jumlah tersebut dua kali lipat dari ketentuan stok yang ditetapkan oleh Pemerintah, jumlah berlimpah ini belum termasuk dengan stok yang terdapat di gudang pabrik dan provinsi.
Rincian stok Lini III & IV tersebut terdiri dari 454.788 Urea, 452.921 ton NPK, 148.398 ton Organik, 192.613 ton SP-36 dan 145.682 ton ZA. Penyaluran tersebut dilakukan melalui Gudang yang tersebar di seluruh daerah dan pelosok Nusantara.
“Dengan target penyaluran Pupuk subsidi sebesar 2.293.833 juta ton hingga Maret ini, kami prioritaskan untuk kebutuhan sektor tanaman pangan" lanjutnya.
Untuk wilayah Jawa Barat sendiri, Aas menegaskan bahwa stok dan penyaluran pupuk akan terus dimonitoring. Hingga 7 Februari 2019 stok pupuk bersubsidi di wilayah Jawa Barat mencapai 151.252 ton atau tiga kali lipat dari ketentuan minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
“Jumlah tersebut terdiri dari 51.968 ton Urea, 54.438 ton NPK, 22.966 ton SP36, 12.111 ton ZA dan 9.770 ton Organik. “Jumlah itu dipastikan aman hingga bulan Maret ini berakhir” tegas Aas.
Selain melakukan berbagai upaya pengamanan stok pupuk bersubsidi, pengembangan sistem monitoring stok pupuk “SIAGA” juga telah diterapkan di pulau Jawa, yang selanjutnya menjadi sistem pilot project secara Nasional.
“Sistem “SIAGA” diharapkan dapat memberikan peringatan dini sehingga dapat segera diterapkan di berbagai wilayah yang memiliki potensi mengalami hambatan dalam proses distribusi sehingga dapat segera dilakukan realokasi,” pungkas Aas.
Pastikan Petani Terdaftar dalam RDKK
Selain melakukan berbagai upaya untuk mengamankan pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia juga menghimbau petani agar bergabung dengan kelompok tani, sehingga akses untuk memperoleh pupuk subsidi bisa lebih mudah. Sebab, pupuk subsidi hanya dapat diakses oleh petani yang tergabung dalam kelompok tani dan memiliki Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), sebagaimana yang diatur oleh Kementerian Pertanian. RDKK berfungsi untuk menentukan alokasi pupuk subsidi yang didasarkan pada pengajuan.
Sebagai upaya antisipasi kebutuhan petani yang tidak tercantum dalam RDKK dan tidak memperoleh alokasi pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran yang mewajibkan anggota Holding Pupuk untuk menyediakan pupuk nonsubsidi di kios resmi, termasuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. *
