Sudah Kantongi SPK, Nasib Para Sopir Truk Batal Kerja Karena Persoalan Jalan 20 Meter

share on:
Potret para sopir truk di bawah naungan Persatuan Leveransir Bahan Bangunan (PLBB) Kota Bontang mengadukan nasibnya ke Polres Bontang, Rabu (4/9/2019)

UPDATE.BONTANG- Nasib buruh sopir truk dibawah naungan Persatuan Leveransir Bahan Bangunan (PLBB) Kota Bontang di pembangunan pabrik CPO (Crude Palm Oil) Si Gendis Bontang Lestari, Kalimantan Timur terkatung-katung. 

Kabarnya, para sopir truk yang sebelumnya telah mengantongi SPK (Surat Perintah Kerja) dari PT Energi Unggul Persada (Persada) untuk aktivitas penimbunan tak berjalan mulus. Diduga akses mereka dihalang-halangi oleh salah seorang pemilik lahan yang menjadi akses utama menuju lokasi penimbunan.

"Kami disana tidak bisa bekerja karena dilarang melintas oleh salah seorang pemilik lahan sebab jalan itu melewati tanah dia (pemilik lahan) sepanjang 20 meter dari 8 kilometer menuju area pembangunan pabrik CPO," Ketua PLBB,  Ical saat dikonfirmasi usai pertemuan dengan pihak PT EUP di Polres Bontang, Jumat (6/9) siang.

Ical menduga pemilik lahan memberlakukan larangan melintas kepada anggota PLBB karena kepentingan bisnis di lokasi proyek pembangunan pabrik CPO.

"Kalau truk-truk kecil dari PLBB diizinkan masuk otomatis truk sepuluh roda milik si pemilik lahan ini tidak produktif lagi karena sebagian penimbunan beralih ke truk kecil," ucapnya. 

Ical pun menyayangkan sikap PT Energi Unggul Persada (EUP) yang dianggap tak mampu memfasilitasi akses para sopir truk untuk bekerja. "Seharusnya pihak perusahaan mencarikan kami jalur alternatif kalau jalan itu tidak boleh kami dilewati," tegasnya.

Ical menuntut PT EUP segera turun tangan menengahi persoalan ini dalam tenggang waktu 21 hari kedepan. Jika tidak, PLBB mengancam akan mendemo pihak PT EUP. 

Menanggapi persoalan tersebut, perwakilan PT EUP, Apri mengatakan problem antara pemilik truk dari PLBB dengan perusahaan (PT EUP) sejatinya sudah tidak ada masalah. Sebab, permintaan pemberdayaan pemilik truk dari pihak PLBB sudah diakomodir. 

"Mengenai permintaan pemilik truk dari PLBB untuk diberdayakan di Perusahaan sudah dipenuhi, SPK sudah kami terbitkan, tinggal kerja aja lagi!" lanjutnya. 

"Jadi saya melihat persoalan ini bukan antara pihak PT EUP dengan PLBB, melainkan antara PLBB dengan pemilik lahan," kata Apri usai pertemuan dengan pihak PLBB di Polres Bontang. 

Apri mengakui jalan sepanjang 20 meter itu milik salah satu warga di RT 12 yang menjadi akses utama menuju perusahaan. Status jalan tersebut masih sebatas izin pinjam pakai karena belum ada kesepakatan ganti rugi dengan pemilik lahan.

"Jadi kami berharap pihak PLBB dengan pemilik lahan aktif menjalin komunikasi supaya diizinkan melintas," harapnya.

Soal saran pembuatan jalan alternatif baru menggunakan tanah Pemkot Bontang yang berada di samping jalan milik warga tersebut. Pihak PT EUP mengaku belum bisa memberikan jawaban.

"Saya belum bisa jawab karena pasti butuh biaya untuk pembuatan jalan baru. Namun, sepulang dari sini akan kami laporkan ke pimpinan," pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolres Bontang AKBP Siswanto Mukti dalam pertemuan tersebut menyarankan PT EUP agar turun tangan mempertemukan antara pemilik lahan dengan PLBB. Hal itu disanggupi oleh pihak PT EUP. 

"Walaupun nantinya tidak menemukan solusi. Maka pihak perusahaan dengan PLBB harus mencari jalan alternatif yang bisa digunakan untuk melintas supaya aktivitas kedua belah pihak dikawasan tersebut tidak berbenturan," tegas AKBP Siswanto Mukti. (Sena) 


share on: